Bumigurindambersyariah.com - Kabar Nasional | Merespons ketimpangan yang terjadi antara anggota DPR dan pejabat negara menikmati gaji tambah tunjangan mencapai ratusan juta rupiah per bulan, tapi berbanding terbalik dengan rakyat banyak yang masih bergulat dengan kemiskinan, Luthfi Affandi dari Indonesia Justice Monitor (IJM) menyatakan, sebenarnya tidak aneh sebab saat ini hidup dalam sistem sekulerisme kapitalisme.
“Sebenarnya tidak aneh ya, karena kita ini ada dalam sistem sekular kapitalistik yang kemudian memang para elite-elite politik mereka diistimewakan dengan aturan yang mereka buat sendiri,” ujarnya dalam Kabar Petang Pejabat Berlimpah Harta, Rakyat Makin Menderita, Sabtu (30/8/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Ketika mereka jadi anggota DPR atau pejabat dalam sistem ini, sebut Luthfi, jabatan politik itu tidak lagi dianggap sebagai amanah untuk melayani rakyat, melainkan sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
“Itulah yang kemudian terjadi sekarang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika rakyat sakit mereka harus keluarkan biaya untuk rumah sakit. Rakyat sekolah, harus keluarkan biaya untuk pendidikan. Ketika rakyat mencari kerja dan seterusnya itu masih harus dengan kekuatan mereka sendiri, rakyat sendiri begitu.
“Sementara kalau kita perhatikan pejabat baik itu di level eksekutif, legislatif ataupun yudikatif mereka bahkan mendapatkan take home pay, gaji yang sangat besar dan gaji itu berasal dari pajaknya rakyat,” sambungnya.
Luthfi menyebutkan beberapa wakil menteri, bukan hanya dapat jabatan wakil menteri, tapi mereka juga mendapatkan jabatan komisaris. “Jadi luar biasa,” tandasnya.
Jadi, katanya, rakyat berdobel-dobel beban, sementara para pejabat mendapatkan berlapis-lapis kue kekuasaan.
Konsekuensi
Menurut Luthfi, berbagai macam fenomena yang terjadi itu karena konsekuensi bahwa negeri ini mengambil sistem politik demokrasi dengan biaya politik yang besar dan para politisi itu harus mengembalikan uang yang mereka keluarkan.
“Fenomena jabatan politik dijadikan sebagai bancakan ini untuk mengembalikan uang (modal politik) mereka,” bebernya.
Ini, tegas Luthfi, memang fakta. Dalam demokrasi mereka mengeluarkan uang yang sangat besar untuk menempati jabatan-jabatan seperti anggota dewan baik level DPRD tingkat II sampai pusat atau mereka mengeluarkan uang yang besar untuk jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden bahkan.
“Uang itu dari mana?” tanyanya retoris.
Menurut Luthfi, kalau mereka menggunakan dana mereka sendiri, maka mereka harus mengembalikan. Kalau mereka menggunakan dana orang lain, sponsor misalnya, mereka juga harus mengembalikan bahkan bukan mengembalikan keluar 100 kembali 100.
“Kebanyakan terjadi mereka mengeluarkan modal politik keluarkan 100 mereka harus mengalikan ribuan, itu yang kemudian terjadi sekarang. Mereka akan mencari jalan yang instan untuk mengembalikan modal mereka melalui gaji dan penentuan gaji mereka, lalu proyek-proyek dari APBD, APBN dan praktik-praktik korupsi yang sudah menjadi rahasia umum,” urainya.
Konsekuensi Logis
Menurutnya, ini merupakan konsekuensi logis dari demokrasi yang berlandaskan asas sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan.
“Dan menjadikan kekuasaan itu yang semata-mata untuk urusan perut, urusan duniawi tanpa mereka merasa perlu untuk terikat dengan syariat sebagai ketentuan yang memang mereka harus ikuti,” lanjutnya.
Ini, sebutnya, adalah wajah asli sistem kapitalisme sekularisme.[]
Sumber: https://media-umat.com/dpr-dan-rakyat-timpang-tidak-aneh-dalam-sekulerisme/
0Komentar