Oleh: Eny Muazizah
(Aktivis Muslimah Kepulauan Riau)
Kasus penggerebekan seorang oknum camat di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga menyalahgunakan narkoba di ruang kerjanya sendiri kembali menampar wajah pelayanan publik. Peristiwa ini tentu bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk degradasi moral dan krisis integritas di tengah masyarakat yang tengah berharap pada hadirnya pejabat yang amanah dan berakhlak.
Fenomena seperti ini semakin menguatkan kesan bahwa persoalan narkoba di negeri ini bukan lagi problem individu, melainkan problem sistemik. Ketika seorang pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru memakai barang haram di ruang yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan melayani masyarakat.
Kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: Seberapa dalam sebenarnya narkoba telah menggerogoti sendi-sendi pemerintahan?
Narkoba: Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Salah Individu
Indonesia selama ini sering memandang narkoba sebagai masalah kriminal biasa. Padahal, jaringan peredaran narkoba bekerja secara terorganisir, dengan rantai pengaruh yang menyentuh berbagai sektor, termasuk aparat dan pejabat publik. Karena itu, menanganinya pun tidak bisa parsial atau seremonial, tetapi harus sistematis dan menyentuh akar persoalan. Lemahnya ketakwaan individu, longgarnya kontrol sosial, dan absennya sistem hukum yang benar-benar tegas.
Selama pendekatan negara masih berkutat pada aspek penindakan belaka, tanpa membenahi fondasi moral masyarakat, kasus penyalahgunaan narkoba oleh pejabat akan terus berulang. Perubahan harus berangkat dari perubahan manusia, masyarakat, dan sistem yang menaungi keduanya.
Perlu Sistem yang Menumbuhkan Ketakwaan
Dalam perspektif Islam, pencegahan kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba dimulai dari pembentukan kepribadian yang bertakwa. Sistem pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan akhlak, kecintaan kepada hukum Allah, serta rasa takut, dan sadar akan pengawasan Sang Khalik. Individu bertakwa bukan hanya takut pada kamera pengawas atau razia mendadak, tetapi pada dosa yang membayangi setiap pelanggaran.
Dalam konteks pejabat publik, ketakwaan ini menjadi fondasi integritas. Pejabat yang bertakwa tidak mungkin membawa barang haram ke ruang kerjanya, apalagi mengonsumsi narkoba di tempat ia seharusnya menunaikan amanah.
Masyarakat sebagai Kontrol Sosial
Islam menempatkan masyarakat sebagai penjaga moral publik. Amar makruf nahi mungkar bukan sekadar slogan, melainkan mekanisme sosial untuk memastikan keburukan tidak dibiarkan tumbuh. Ketika masyarakat menjadi lingkungan yang aktif menegur, mengingatkan, bahkan melaporkan kemungkaran, para pejabat pun tidak memiliki ruang longgar untuk melakukan pelanggaran.
Dalam kasus camat yang nyabu ini, publik berperan penting mengawal proses hukum agar tidak berhenti di tengah jalan dan tidak berubah menjadi komoditas politik atau permainan gelap kekuasaan.
Peran Negara: Hukum Tegas, Adil, dan Tanpa Tebang Pilih
Dalam sistem Islam, hukum ditegakkan tanpa membedakan status sosial. Nabi Muhammad saw. pernah menolak permohonan pembebasan hukuman terhadap seorang bangsawan Quraisy yang mencuri, dengan menegaskan bahwa kehancuran suatu bangsa terjadi ketika hukum diperlakukan tebang pilih.
Sistem peradilan Islam mengenal mahkamah mazalim, sebuah lembaga yang secara khusus mengadili penyimpangan, kezaliman, dan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintahan. Mekanisme ini menjamin bahwa pejabat tidak kebal hukum dan akan mendapatkan sanksi yang menjerakan sesuai kadar pelanggarannya.
Jika mekanisme seperti ini diterapkan, seorang camat yang menyalahgunakan narkoba tidak hanya diberhentikan, tetapi juga menjalani hukuman yang adil tanpa intervensi politik atau kekuasaan.
Penutup: Saatnya Kembali pada Sistem yang Menjaga Martabat Manusia
Kasus camat nyabu di Anambas adalah cermin buram dari rapuhnya sistem moral dan hukum di negeri ini. Butuh keberanian untuk mengakui bahwa pendekatan yang digunakan selama ini belum menyentuh akar masalah. Kita membutuhkan sistem yang menghasilkan individu bertakwa, masyarakat yang peduli, dan negara yang menegakkan hukum secara adil.
Islam telah menawarkan ketiga komponen itu secara utuh dan sistematis. Karena itu, mengembalikan kehidupan publik kepada nilai-nilai Islam bukan hanya pilihan ideologis, tetapi kebutuhan praktis bagi sebuah bangsa yang ingin terbebas dari lingkaran setan narkoba dan kehancuran moral para pemimpinnya.
Wallahu 'alam bissawwab
0Komentar