Oleh: Siti Aysyah
(Aktivis Muslimah Kepulauan Riau)
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada 27 November 2025, kembali menyisakan duka mendalam. Banyak korban jiwa berjatuhan, sejumlah fasilitas umum rusak berat, dan rumah-rumah warga tersapu arus deras.
Pihak pemerintah melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Dyah Murtiningsih, menjelaskan bahwa hujan ekstrem akibat fenomena siklon tropis menjadi pemicu utama. Ia menambahkan bahwa sebagian besar DAS yang terdampak berada di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) sehingga lebih rentan mengalami bencana hidrometeorologi.
Namun, pandangan berbeda datang dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatra Utara. Menurut mereka, bencana tersebut tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada cuaca ekstrem. Manajer Advokasi WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, menegaskan bahwa kerusakan ekologis akibat aktivitas manusia turut memperburuk keadaan.
Jaka mengungkapkan bahwa saat banjir terjadi, banyak kayu bekas tebangan terbawa arus. Citra satelit pun memperlihatkan area hutan di sekitar lokasi yang mengalami penurunan tutupan secara signifikan. Ia menilai bahwa keputusan politik dan arah pembangunan yang mengejar kepentingan ekonomi turut menjadi faktor pendorong kerusakan tersebut.
Tidak mengherankan jika bencana ini digolongkan sebagai bencana ekologis, bukan sekadar musibah alam biasa.
Indonesia yang dulu dijuluki sebagai paru-paru dunia karena luasnya hutan hujan tropis, kini menghadapi krisis hutan yang semakin parah. Pembalakan liar, ekspansi perkebunan kelapa sawit, hingga pembangunan industri ekstraktif dilakukan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Dampaknya bukan hanya pada menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatnya kepunahan satwa endemik, pencemaran, dan risiko bencana alam yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitarnya.
Semua kerusakan ini berkelindan dengan kebijakan sistem Kapitalisme yang mendorong eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan segelintir pihak. Alam, manusia, dan makhluk hidup lain menjadi korban dari kerakusan tersebut. Na‘udzubillāh min dzālik.
Padahal, manusia telah dibekali aturan hidup yang seharusnya menjaga keseimbangan alam, yakni syariat Islam. Ketika aturan Allah ditinggalkan, kerusakan demi kerusakan justru semakin nyata.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (TQS. Ar-Rum: 41)
Penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan menuntun manusia untuk menjaga amanah bumi. Aturan-aturan syariat memiliki mekanisme yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pembagian hasil, hingga larangan eksploitasi yang merusak keseimbangan lingkungan.
Allah Ta'ala juga berfirman:
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ…
"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..." (TQS. Al-A‘raf: 96)
Sejarah telah menunjukkan bagaimana Rasulullah saw. dan para sahabat menjalankan kepemimpinan Islam dengan menjaga masyarakat sekaligus melestarikan alam.
Karena itu, mengembalikan kehidupan Islam secara menyeluruh (isti'nafu al-hayah al-Islamiyyah) adalah langkah yang harus diupayakan agar keberkahan bagi manusia dan alam dapat kembali terwujud.
Wallāhu a‘lam bish-shawāb.
Artikel ini telah ditayangkan di:
https://www.tanahribathmedia.com/2025/12/banjir-bandang-sumatra-cuaca-ekstrem.html
0Komentar