Oleh: Ilma Nafiah
(Aktivis Muslimah Kepulauan Riau)
Gelombang pencari kerja yang memadati setiap Job Fair di Batam sudah lama menjadi alarm sosial yang tak boleh lagi diabaikan. Ribuan pelamar dari berbagai jenjang pendidikan berebut posisi yang jumlahnya terbatas—sebuah gambaran telanjang tentang betapa seriusnya persoalan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Data menyebutkan bahwa angka pengangguran di Kepri telah menembus sekitar 65 ribu orang, dengan dominasi berasal dari gen z lulusan SMA hingga perguruan tinggi (Batam Pos, 17 November 2025).
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan besar antara suplai dan permintaan tenaga kerja. Batam, yang selama ini dikenal sebagai kota industri dan magnet investasi, justru menjadi ruang sesak akibat urbanisasi yang tidak terkendali. Populasi bertambah lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan pekerjaan (Batam Pos, 13 Oktober 2025).
Banyak anak muda datang membawa harapan besar, tetapi kemudian terjebak dalam antrian panjang pengangguran karena perusahaan semakin selektif, otomatisasi meningkat, dan kompetensi lulusan tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan industri.
Dampak sosial dari masalah ini pun semakin nyata. Generasi muda semakin banyak menunda pernikahan karena belum memiliki pekerjaan tetap, dan ketidakstabilan finansial membuat mereka merasa tidak siap membangun keluarga. Di sisi lain, terdapat pula budaya malas yang tumbuh di sebagian masyarakat—enggan meningkatkan keterampilan, tidak disiplin dalam mencari peluang, dan terlalu memilih pekerjaan ideal tanpa mau memulai dari bawah—yang memperparah situasi.
Pelajaran dari Masa Khilafah Islam: Kasus Umar bin Abdul Aziz
Fenomena serupa pernah terjadi dalam sejarah Islam, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat beliau memimpin, terjadi ketidakseimbangan distribusi tenaga kerja dan munculnya kemiskinan di beberapa wilayah kekhilafahan. Namun, Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah strategis dengan tiga pendekatan utama:
1. Pengelolaan ekonomi berbasis negara
Beliau menarik kembali pengelolaan sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai individu atau kelompok tertentu, lalu mengembalikannya menjadi milik umum. Hasil pengelolaan itu digunakan untuk membuka lapangan kerja—mulai dari pertanian, irigasi, hingga industri tekstil.
Dalam beberapa catatan sejarah bahkan disebutkan bahwa zakat sulit disalurkan karena hampir tidak ditemukan orang yang layak menerima.
2. Distribusi tenaga kerja dan pemerataan penduduk
Umar bin Abdul Aziz menggerakkan masyarakat dari wilayah yang padat menuju daerah yang membutuhkan tenaga kerja. Mobilitas ini dilakukan secara teratur, terdata, dan dijamin negara sehingga tidak terjadi penumpukan di kota-kota pusat.
3. Pembangunan karakter masyarakat
Beliau menanamkan nilai takwa dan etos kerja. Bekerja dipandang sebagai ibadah. Masyarakat didorong untuk produktif dan tidak bergantung pada bantuan. Hasilnya, wilayah-wilayah yang sebelumnya miskin mampu membangun kembali infrastruktur dan kegiatan ekonominya.
Kasus pada masa khilafah ini menunjukkan bahwa pengangguran bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal pemerataan, pengelolaan sumber daya, dan pembentukan karakter masyarakat.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Indonesia?
Jika ditarik ke konteks Indonesia hari ini, termasuk Kepri, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dipelajari:
1. Pengelolaan SDA untuk kesejahteraan rakyat
Pemerintah perlu memastikan bahwa SDA—terutama maritim dan industri Kepri—dikelola dengan orientasi publik, bukan sekadar menarik investasi. Ketika negara menguasai sektor strategis, lapangan kerja baru otomatis tercipta.
2. Distribusi tenaga kerja dan pembatasan urbanisasi liar
Negara perlu mengatur mobilitas tenaga kerja dari daerah padat menuju wilayah yang membutuhkan pekerja. Ini membutuhkan peta kebutuhan tenaga kerja nasional, bukan hanya membiarkan urbanisasi berkembang liar ke Batam atau kota industri lainnya.
3. Regulasi migrasi internal yang terarah
Migrasi dalam negeri harus berbasis kebutuhan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Tanpa aturan yang jelas, kota industri seperti Batam akan terus mengalami overpopulasi dan stagnasi lapangan kerja.
4. Perbaikan etos kerja dan pendidikan karakter produktif
Pemerintah perlu mendorong budaya kerja keras, disiplin, dan peningkatan keterampilan. Program pelatihan tidak cukup jika tidak dibarengi dorongan semangat produktif dan mental mandiri.
5. Penguatan sistem pendidikan yang relevan dengan industri
Kurikulum harus selaras dengan kebutuhan industri masa depan—robotik, teknologi informasi, otomasi, industri maritim—agar lulusan baru tidak lagi menjadi kelompok paling rentan.
Menutup Lingkaran Pengangguran di Kepri
Pengangguran di Kepri bukan sekadar angka statistik, tetapi cermin dari problem struktural yang membutuhkan pendekatan komprehensif.
Pelajaran dari khilafah Islam menunjukkan bahwa solusi ada pada:
1. pengelolaan negara yang kuat,
2. pemerataan tenaga kerja,
3. kebijakan migrasi yang teratur,
4. pembentukan karakter masyarakat yang produktif.
Kepri dapat keluar dari masalah ini jika pembangunan tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga menyejahterakan rakyat dan mempersiapkan generasi muda menjadi tenaga kerja yang tangguh. Dengan pengelolaan SDA yang benar, distribusi tenaga kerja yang teratur, dan etos kerja yang dibangun atas nilai-nilai ketakwaan, Batam dapat kembali menjadi kota harapan—bukan kota persaingan yang melelahkan.
Artikel ini telah ditayangkan di:
https://www.tanahribathmedia.com/2025/12/gelombang-pengangguran-gen-z-di-kepri.html
0Komentar