Politik Lumpur dalam Sistem Kapitalisme

Bencana alam semestinya menjadi momentum bagi negara untuk hadir sepenuhnya melindungi rakyat di tengah-tengah jeritan korban bencana yang kehilangan rumah dan penghidupan, bukan membuka wacana keuntungan semata. Presiden menyampaikan bahwa tumpukan lumpur di wilayah terdampak bencana menarik minat beberapa pihak swasta. Bahkan, pemanfaatan lumpur tersebut dinilai dapat membantu pemasukan daerah. Pernyataan ini justru membuka tabir cara pandang negara dalam sistem kapitalisme, yaitu persoalan kemanusiaan tidak lagi dipandang sebagai penderitaan rakyat yang terdampak bencana, namun dipandang sebagai komoditas ekonomi peluang bisnis yang bisa di jual. 

Cara pandang ini menegaskan watak kapitalistik negara, di mana keuntungan dan efisiensi ekonomi menjadi ukuran utama kebijakan. Alih-alih memikul tanggung jawab penuh dalam penanganan bencana, negara justru membuka ruang bagi swasta untuk masuk, seakan masalah kemanusiaan dapat diselesaikan melalui mekanisme bisnis. 

Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung berperan sebagai regulator yang memfasilitasi pasar, bukan sebagai pelindung rakyat. Keterlibatan swasta dalam penanganan residu bencana menegaskan watak kapitalistik negara yang sesungguhnya. Tanggung jawab yang seharusnya diemban penuh oleh negara justru dilempar ke mekanisme pasar. Dalam sistem kapitalisme, negara tidak lagi hadir sebagai pelindung, melainkan fasilitator bisnis yang membuka ruang eksploitasi.

Kebijakan semacam ini juga menunjukkan salah prioritas. Saat masyarakat terdampak masih membutuhkan bantuan mendesak (seperti pangan, hunian sementara, layanan kesehatan, dan pemulihan trauma) negara justru membicarakan potensi ekonomi dari lumpur bencana. Fokus bergeser dari keselamatan dan kesejahteraan rakyat menuju kalkulasi untung-rugi. 

Lebih jauh lagi, solusi yang ditawarkan bersifat pragmatis dan minim regulasi. Ketika swasta dilibatkan tanpa aturan yang tegas dan pengawasan ketat, potensi eksploitasi menjadi sangat besar. Swasta yang berorientasi profit tentu akan memaksimalkan keuntungan, sementara masyarakat terdampak berisiko kembali menjadi korban, baik secara lingkungan maupun sosial. Inilah wajah politik lumpur dalam sistem kapitalisme: penderitaan rakyat diposisikan sebagai sumber nilai ekonomi. Empati dikalahkan oleh kalkulasi, dan amanah publik ditukar dengan potensi pemasukan. Negara gagal membaca bencana sebagai krisis kemanusiaan, melainkan sekadar peluang pasar. Selama sistem kapitalisme yang dijadikan pijakan, politik lumpur akan terus berulang. Bencana berisiko diperdagangkan, dan rakyat kembali menjadi korban. 

Dalam perspektif Islam, paradigma ini jelas bertentangan dengan prinsip kepemimpinan. Negara dipandang sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Artinya, tanggung jawab penanggulangan bencana tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, apalagi demi keuntungan materil yang diserahkan kepada pihak swasta. Negara tidak boleh berbisnis di atas musibah rakyat. Negara wajib hadir secara langsung dan menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana. 

Dalam Islam, sumber daya yang menyangkut kepentingan umum tidak boleh diswastakan. Lumpur bencana yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat luas harus dikelola negara sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan pada pasar. Islam secara tegas melarang swastanisasi sumber daya alam yang menjadi milik umum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan public (termasuk dampak dan residu bencana) harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Menyerahkannya kepada swasta sama saja membuka pintu komersialisasi atas penderitaan masyarakat. 

Bencana tidak dilihat sebagai peluang bisnis, melainkan sebagai ujian amanah yang menuntut kehadiran negara secara adil dan berempati. Setiap kebijakan harus berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia, bukan pada pemasukan finansial.

Dengan demikian, politik lumpur dalam sistem kapitalisme bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan bencana, melainkan masalah paradigma. Selama negara menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama, rakyat akan selalu berada di posisi rentan. Islam menawarkan arah yang berbeda, yaitu negara memikul amanah penuh, rakyat dilindungi, dan bencana tidak pernah dijadikan ladang bisnis. Islam dengan tegas meminta negara bertanggung jawab penuh, melindungi rakyat tanpa syarat, dan menempatkan amanah di atas keuntungan.