Oleh: Yulweri Vovi Safitria
(Aktivis Muslimah Kepulauan Riau)
Di tengah banyaknya persoalan yang terjadi, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Amerika Serikat guna menghadiri KTT Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, seolah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tampil mewujudkan perdamaian di Gaza (kompas.com, 16-2-2026).
Diplomasi Elite
Bergabungnya Indonesia dalam dewan buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan publik. Pasalnya, Indonesia harus menggelontorkan dana sekitar Rp16,7 triliun agar bisa menjadi anggota tetap BoP (cnnindonesia, 28-1-2026).
Sungguh ironi yang menyayat hati. Di tengah jeritan rakyat yang diimpit beban ekonomi dan bencana yang datang silih berganti, pengalokasian dana sebesar Rp16,7 triliun demi sebuah kursi di ‘panggung dunia’ terasa seperti tamparan keras bagi nalar publik.
Kepedulian terhadapa Gaza memang harus lahir dari seorang pemimpin. Akan tetapi, perdamaian yang digagas oleh tangan penguasa kafir, justru patut diwaspadai oleh seorang muslim. Apalagi AS merupakan salah satu negara yang mendukung penjajahan Israel atas bumi Palestina.
Kontras itu makin terlihat nyata ketika menengok kondisi di dalam negeri. Keracunan massal akibat MBG, penanganan bencana alam yang terkesan lamban, mahalnya biaya kesehatan dan pendidikan, kemiskinan hingga berujung bundir, sepatutnya menjadi prioritas anggaran negara.
Standar Ganda Kebijakan
Tidak bisa dimungkiri, fitrah manusia yang ingin diakui eksistensinya, memang naluri yang telah ada sejak lahir. Namun, keinginan pemerintah untuk ‘eksis’ dalam BoP bentukan pemimpin kafir adalah manifestasi dari naluri pengakuan yang salah alamat.
Bagaimana mungkin perdamaian di Gaza bisa tercipta, sementara tangan penggagasnya berlumuran darah anak-anak Palestina. Dunia pun menyaksikan, bagaimana sepak terjang AS terhadap negara-negara yang tidak tunduk pada kepentingannya.
Menyakitkan memang ketika melihat standar ganda yang dipertontonkan di depan mata. Di satu sisi, dunia berbicara tentang ‘perdamaian,’ tetapi di sisi lain, tanah Gaza terus bersimbah darah. Bergabung dalam aliansi yang digagas oleh pihak yang justru menjadi penyokong utama tragedi kemanusiaan tersebut bukan hanya sebuah ironi, melainkan sebagai pengkhianatan terhadap akal sehat dan nurani.
Keikutsertaan pemerintah di BoP seolah bentuk legitimasi terhadap standar ganda tersebut. Anggaran yang seharusnya bisa membebaskan anak-anak bangsa dari jeratan kemiskinan, justru diserahkan kepada sistem global yang tutup mata terhadap nyawa anak-anak di Palestina. Inilah potret buram kehidupan berbangsa yang arah kebijakannya berlandaskan sistem buatan manusia, yaitu kapitalistik dan oportunistik.
Dalam sistem ini, nilai materi lebih diutamakan daripada kesejahteraan dan keselamatan. Segala cara dilakukan agar terlihat hebat dan diakui dunia. Terlebih jika menghasilkan cuan, apa pun dilakukan sekalipun banyak nyawa yang dikorbankan.
Semestinya umat Islam menyadari bahwa perdamaian sejati tidak akan pernah lahir dari tangan-tangan yang mendukung penjajahan. Begitu pula kesejahteraan sejati, tidak akan lahir dari sistem yang lebih mementingkan ‘kursi internasional’ daripada rakyat.
Wala’ dan Bara’
Dalam Islam, loyalitas memiliki batasan yang jelas. Loyalitas (al-wala’) diberikan kepada orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Taala dan Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam.
Islam melarang kaum muslim memberikan loyalitas atau dukungan materiil kepada pihak-pihak yang jelas merugikan manusia, terlebih menzalimi umat Islam. Allah Taala berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia.” (QS Al-Mumtahanah [60]: 1).
Dalam sistem politik Islam, harta yang dikelola oleh negara bukanlah milik penguasa, melainkan amanah yang harus dikembalikan manfaatnya secara utuh kepada rakyat. Oleh karena itu, negara dilarang membelanjakan harta tersebut secara serampangan.
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Sebagai pengelola baitulmal yang menyimpan harta milik umum (al-milkiyyah al-ammah) dan milik negara, pemerintah harus menjamin terpenuhinya sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan kesehatan bagi setiap individu rakyat. Pemenuhan ini adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar.
Khatimah
Keadilan tidak akan pernah lahir dari tangan-tangan yang berlumur darah anak-anak Palestina. Begitu pula kesejahteraan, tidak akan muncul dari kebijakan yang membuang triliunan uang rakyat untuk diplomasi kosong.
Hanya dengan kembali kepada aturan Allah Taala, harta negara akan benar-benar kembali ke rakyat. Hanya di bawah sistem Islam, seorang pemimpin sadar akan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, penting menyatukan pemikiran dan perasaan dalam satu aturan di bawah naungan sistem Islam yang diterapkan oleh negara. Wallahu a’lam.
Artikel ini telah ditayangkan di:
https://www.mazayapost.com/opini-suara-pembaca/board-of-piece-benarkah-untuk-kemerdekaan-palestina/
0Komentar