Oleh: Hesti Nur Laili, S.Psi.
(Aktivis Muslimah Kepulauan Riau)
Kondisi jalan di Batam kembali menjadi sorotan akibat adanya korban kecelakaan karena jalan yang rusak dan berlubang di kawasan Bukit Daeng, Tembesi. Warga pun beramai-ramai memberikan kritik dan protes keras kepada pihak-pihak terkait. Namun sayangnya warga harus menelan kekecewaan akibat respon yang dinilai lambat. (Batamnews, 3 Maret 2026)
Tak hanya di kawasan Bukit Daeng, di sejumlah ruas jalan di kota Batam lain juga dilaporkan rusak dan telah menyebabkan kecelakaan hingga memakan korban di kalangan pengguna jalan. Dalam pemberitaan media lokal, warga mengeluhkan kondisi jalan berlubang yang membahayakan pengendara, terutama sepeda motor.
Di beberapa wilayah Batam seperti Batuaji, Sagulung, dan Marina, kondisi jalan berlubang ini kerap kali dikeluhkan masyarakat. Lubang besar yang tersebar di sejumlah ruas jalan membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Warga bahkan menyebut sudah banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat kondisi jalan tersebut. (Batam Pos, 31 Maret 2024).
Kasus serupa juga terjadi di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Batam Center. Di lokasi ini, seorang pengendara motor dilaporkan menjadi korban akibat jalan berlubang yang belum mendapat penanganan. Warga mengatakan lubang-lubang di ruas jalan tersebut telah beberapa kali menyebabkan kecelakaan dan nyaris mencelakai pengguna jalan lainnya. (batampos.co.id, 4 Februari 2025)
Keluhan mengenai jalan rusak sebenarnya bukan hal baru. Di kawasan Tanjungsengkuang, Batuampar, warga juga pernah mengeluhkan jalan berlubang yang membahayakan pengendara. Kerusakan tersebut dibiarkan cukup lama tanpa perbaikan, padahal jalan itu merupakan akses yang banyak dilalui kendaraan. (Batam Pos, 31 Mei 2023).
Jalan merupakan salah satu infrastruktur vital yang menopang aktivitas masyarakat. Dari jalanlah mobilitas manusia, distribusi barang, hingga kegiatan ekonomi bisa berlangsung dengan lancar. Namun ironisnya, di berbagai daerah di Indonesia, kondisi jalan rusak justru menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Lubang besar, aspal terkelupas, hingga jalan amblas sering kali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Pertanyaannya, ketika jalan rusak memakan korban, di mana tanggung jawab negara?
Tak hanya Batam, masalah jalan rusak juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, misalnya, warga harus menanggung penderitaan selama bertahun-tahun akibat jalan rusak parah yang sulit dilalui, terutama saat hujan. Ironisnya, belakangan terungkap bahwa anggaran pembangunan jalan tersebut justru dikorupsi oleh pejabat terkait. (Kompas, 25 Juli 2024).
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan jalan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan masalah serius dalam tata kelola negara. Penanganan yang lambat, proses birokrasi yang panjang, hingga pengelolaan anggaran yang tidak transparan sering kali membuat jalan rusak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan korban.
Dalam sistem yang berlaku saat ini, yakni sistem sekuler-kapitalisme, pembangunan infrastruktur sering kali tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan rakyat. Prioritas pembangunan kerap dipengaruhi kepentingan ekonomi dan politik, sementara pemeliharaan fasilitas publik yang sudah ada tersebut sangat kurang mendapat perhatian serius. Akibatnya, kerusakan jalan baru ditangani setelah menimbulkan keluhan luas atau bahkan korban jiwa.
Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma sistem sekuler kapitalisme yang memisahkan nilai moral dan agama dari pengelolaan negara. Dalam sistem ini, negara sering kali berperan sebagai regulator atau fasilitator, bukan sebagai pengurus langsung kebutuhan rakyat. Infrastruktur pun sering dipandang sebagai proyek pembangunan yang bernilai ekonomi, bukan sebagai amanah yang harus dijaga demi keselamatan masyarakat.
Padahal, jalan merupakan kebutuhan publik yang sangat vital. Kerusakan jalan tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ketika jalan rusak dibiarkan berlarut-larut, ini menunjukkan bahwa negara sedang abai terhadap keselamatan rakyatnya.
Berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme, Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar untuk mengurus rakyat. Dalam sistem Islam, pemimpin disebut sebagai ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas seluruh urusan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah ra’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Konsep ini menegaskan bahwa negara dalam Islam tidak sekadar membuat regulasi, tetapi benar-benar bertugas memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk dalam hal infrastruktur. Jalan, jembatan, sarana transportasi, dan fasilitas publik lainnya harus dibangun dan dipelihara dengan baik karena semuanya berkaitan langsung dengan kemaslahatan masyarakat.
Sejarah Islam memberikan teladan yang sangat kuat tentang bagaimana pemimpin memandang tanggung jawab ini. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sangat berhati-hati dalam mengurus rakyatnya. Beliau pernah mengatakan bahwa jika ada seekor keledai yang terperosok ke dalam lubang di jalan Irak, maka ia khawatir Allah akan menanyakan kepadanya mengapa jalan tersebut tidak diperbaiki.
Ungkapan ini menggambarkan betapa besar rasa tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam. Bahkan seekor hewan yang terperosok di jalan berlubang pun dianggap sebagai bentuk kelalaian pemimpin. Apalagi jika yang menjadi korban adalah manusia.
Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam, pembangunan infrastruktur bukanlah sekadar proyek pembangunan, tetapi bagian dari kewajiban negara untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Negara akan memprioritaskan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, memastikan kualitasnya terjaga, serta melakukan pemeliharaan secara berkala agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Dengan prinsip kepemimpinan sebagai ra’in, maka pemimpin akan menyadari bahwa setiap kebijakan dan kelalaian akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah.
Jika prinsip ini benar-benar diterapkan, maka jalan rusak yang membahayakan masyarakat tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Negara akan bergerak cepat memperbaikinya sebelum menimbulkan korban. Sebab dalam pandangan Islam, keselamatan rakyat bukan sekadar urusan administratif, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Maka, banyaknya jalan yang rusak di Indonesia, terlebih di Batam, ini bukan hanya soal kelalaian pemerintah, tapi lebih dari itu, akar dari masalahnya adalah sistem yang salah dalam mengelola negeri ini. Ketika dasar yang digunakan adalah kapitalisme, maka segala bentuk proyek akan mengarahnya ke sana, bukan lagi soal keselamatan rakyat.
Oleh karenanya memperjuangkan penegakan sistem Islam demi kemaslahatan umat dan menyelamatkan generasi adalah sesuatu yang wajib bagi kaum muslimin ketika melihat kerusakan demi kerusakan akibat fatalnya sistem dalam mengatur urusan negara. Sehingga tak hanya demi menyelesaikan segala persoalan yang ditimbulkan dari dampak rusaknya sistem, tetapi demi meraih generasi yang gemilang di masa yang akan datang. Wallahu alam bissowab.
0Komentar