[Editorial] Nasib Buruh di Tengah Krisis Global

BumiGurindamBersyariah—Muslimah News, EDITORIAL — Perang Iran versus aliansi Amerika-Zion*s Yahudi sejak 28 Februari 2026 hingga saat ini, telah memberikan dampak ekonomi yang parah, bahkan memicu krisis global. Gangguan di Selat Hormuz telah menghambat rantai pasok energi dan bahan kebutuhan strategis lain hingga mendorong inflasi tinggi dan berisiko menciptakan stagflasi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Situasi ini tentu menimbulkan dampak serius dan langsung terhadap nasib buruh secara global. Di luar negeri, konflik memicu gelombang pemulangan pekerja migran (eksklusif) dan krisis remitansi di Asia. Sementara itu, lonjakan harga energi menyebabkan harga-harga melambung dan produktivitas ekonomi menurun, diikuti ancaman PHK massal dan menurunnya daya beli masyarakat.

Di Indonesia sendiri, kondisi ini sudah terasa, terutama untuk industri yang bergantung pada bahan baku impor, seperti tekstil, garmen, dan plastik. Serikat pekerja memprediksi potensi PHK hingga 100 ribu orang jika konflik berkepanjangan. Dalam kurun tiga bulan terakhir, sedikitnya 9.000 pegawai dari 10 perusahaan manufaktur dilaporkan terancam penyesuaian biaya tenaga kerja.

–––

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

–––

Pemerintah sendiri mengklaim sudah memitigasi dampak perang melalui beberapa langkah strategis. Di antaranya, penguatan APBN 2025/2026, menjaga stabilitas kurs rupiah, mengalihkan impor minyak dari Timur Tengah, dan mengevakuasi WNI di wilayah terdampak.

Adapun terkait nasib buruh, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beserta dinas di daerah diperintahkan untuk memantau kasus PHK secara ketat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi serta logistik nasional. Terkait hal ini, Kemnaker telah menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk memantau perusahaan yang berpotensi melakukan PHK.

Selain itu, Kemenaker juga mengintensifkan dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh untuk mencari solusi bersama (seperti penyesuaian jam kerja alih-alih PHK). Juga berjanji memastikan jaring pengaman sosial (JKP) berjalan aktif dan mudah diakses oleh buruh yang terdampak.

Masalahnya, nasib buruh sebelum pecah perang pun memang sudah menyedihkan. Meskipun ada upaya perlindungan sosial, faktanya banyak buruh terjebak dalam working poor alias bekerja keras tapi tidak cukup untuk hidup layak. Data menyebutkan, rata-rata upah pada Februari 2025 mencapai Rp3,09 juta per bulan.

Di luar itu masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar atau mengalami keterlambatan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal yang jumlahnya cukup dominan. Tercatat juga, lebih dari 86 juta pekerja bekerja, terutama pekerja outsourcing hidup tanpa jaminan sosial memadai.

Alhasil kehidupan para buruh masih memprihatinkan dan penuh ketidakpastian. Mereka cuma bisa bersuara di jalanan, tiap tahun mencoba menuntut kesejahteraan. Namun alih-alih di dengar. Gagapnya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya termasuk para buruh, malah diperburuk oleh memanasnya eskalasi politik global akibat perang tak berkesudahan.

–––

Akar Krisis, Bukan (Semata) Perang

–––

Dalam situasi geopolitik dunia seperti sekarang, perang antar negara memang dipastikan akan memengaruhi situasi ekonomi global. Terlebih jika eskalasinya terus meningkat dan meluas, serta melibatkan negara-negara adidaya beserta negara-negara yang memiliki potensi geografis dan geopolitik besar di kancah internasional. Ancamannya bukan hanya krisis, bahkan bisa jatuh pada resesi global yang terus berulang.

Hanya saja, perang sejatinya bukan faktor yang utama terjadinya krisis dan guncangan. Perang hanya bertindak sebagai katalisator atau faktor penguat yang mempercepat atau memperparah krisis yang sudah ada dan menyebabkan kehidupan para buruh makin sengsara.

Adapun akar masalah krisis ada pada dominasi sistem sekuler kapitalisme yang kepemimpinannya disetir negara adidaya serta secara struktural dan sistemis bertanggungjawab menciptakan berbagai kezaliman dan ketidakadilan di dunia, termasuk melalui perang. Sistem ini menjadi alat bagi para pemilik modal (kapital) beserta negara-negara adidaya tersebut untuk mengeruk kekayaan masyarakat dan melanggengkan penjajahan ekonomi, politik ideologi, dan militer.

Sistem ini tegak di atas asas kebebasan kepemilikan. Individu atau swasta diberi keleluasaan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi dan semua hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan segala cara. Pada saat yang sama, sistem ini menempatkan negara hanya sebagai fasilitator dan regulator, yakni memfasilitasi dan mengatur agar kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat melalui mekanisme pasar bebas tanpa batas ini bisa berjalan lancar. Peran Negara sendiri dibatasi dalam mengurus urusan masyarakat secara langsung. Karena semuanya diatur melalui prinsip mekanisme pasar bebas, termasuk sektor layanan publik.

Itulah mengapa gap sosial di tengah masyarakat sedemikian besar. Sistem ini memang meniscayakan si kuat memangsa atau menyingkirkan si lemah. Faktor-faktor ekonomi dan kekayaan pun akan terkonsentrasi pada para pemilik modal. Sementara itu, dalam konteks masyarakat global, sumber kekayaan dunia akan dikuasai negara-negara besar dan adidaya seperti Amerika dan sekutunya.

Bahkan negara adidaya bisa mengendalikan segalanya. Termasuk mengendalikan damai dan perang. Bukan rahasia jika perang dalam sistem ini sudah menjadi salah satu mesin uang yang digunakan para kapitalis untuk menarik untung besar. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya, baik kekuatan politik, lobi, ekonomi, pengendalian opini dan media massa, mudah bagi mereka untuk menyulut konflik bahkan perang yang berujung pada lahirnya penguasa boneka yang melanggengkan penjajahan, sekaligus membuka pasar untuk praktik jual beli senjata.

Konon sepanjang perang Iran, raksasa migas dan industri pertahanan AS justru mendulang untung besar. Perusahaan senjata seperti Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, dan L3Harris—melipatgandakan produksi persenjataan canggih karena disebut-sebut memiliki tumpukan pesanan yang jauh lebih besar daripada PDB beberapa negara di dunia. (European Business Magazine, 16-3-2026).

–––

Saatnya Ganti Sistem

–––

Kapitalisme memang merupakan sistem destruktif. Ia adalah sistem yg rusak dan merusak karena tegak di atas paham sekularisme dan kebebasan. Sistem ini menolak peran agama dalam pengaturan kehidupan, sehingga wajar jika tidak mengenal prinsip halal haram.

Dampak kerusakannya sudah sangat dirasakan oleh mayoritas masyarakat di dunia internasional. Sejak sistem ini mendominasi dunia sekira abad ke-18 hingga sekarang, dunia diliputi penderitaan. Bukan hanya kaum buruh saja yang menjadi tumbal krisis, melainkan mayoritas masyarakat dunia secara keseluruhan. Kehidupan mereka benar-benar dieksploitasi oleh para pemilik modal, baik sebagai sumber tenaga kerja murah, sekaligus sebagai ceruk pasar.

Selama ini kaum buruh berjuang untuk mengubah keadaan dengan mengusung ide sosialisme, bahkan marxisme-komunisme sebagai tawaran pengganti bagi sistem kapitalisme. Padahal ide tersebut sudah pernah diterapkan dan terbukti gagal menjadi jalan mewujudkan kesejahteraan, bahkan menjerumuskan masyarakat pada kondisi lebih parah akibat kehidupan yang sarat konflik.

Hal niscaya mengingat gagasan sosialisme marxisme juga sama-sama rusak karena sama-sama menafikan peran agama dalam mengatur kehidupan. Alhasil, pengaturan urusan kehidupan pun diserahkan pada akal manusia yang lemah dan terbatas serta sarat kepentingan, meski dibungkus dengan narasi kesamaan kelas.

Islam sejatinya menawarkan solusi tuntas problem buruh dalam konteks menyolusi problem umat manusia secara keseluruhan secara mendasar. Yakni dimulai dari koreksi total atas asas hidup baik individu, masyarakat maupun negara, berupa penolakan pada paham sekularisme dengan sebuah keyakinan yang sahih berupa kesadaran atas adanya otoritas mutlak Sang Pencipta alam, manusia dan kehidupan dalam pengaturan kehidupan. Aturan dimaksud terepresentasi oleh syariat Islam.

Realitasnya, sistem Islam memang memiliki aturan yang komprehensif dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan yang saat diterapkan benar-benar menjamin terwujudnya kesejahteraan hakiki bagi orang per orang. Salah satunya melalui penerapan sistem politik ekonomi Islam yang memastikan setiap orang punya kesempatan yang sama dalam mengakses faktor ekonomi dengan cara halal dan menempatkan negara sebagai pengurus dan penjaga bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali, bukan sekadar regulator dan fasilitator. Dalam pandangan Islam, problem ekonomi itu bukan keterbatasan barang, tetapi ketimpangan distribusi akibat penerapan sistem zalim.

Dalam hal ini sistem ekonomi Islam mengatur soal kepemilikan, di antaranya menjadikan sumber daya alam sebagai milik umum yang haram dikuasai individu apalagi asing. Sumber kekayaan yang melimpah ruah ini akan menjadi salah satu pos pemasukan dalam sistem keuangan Islam bernama Baitul Mal dan menjadi salah satu modal abadi negara untuk menyejahterakan rakyat secara orang per orang.

Islam juga melarang transaksi batil seperti praktik ribawi, penimbunan dan monopoli, penipuan, menimbun harta, dll. Aturan ini menjamin perputaran harta berjalan secara adil dan merata. Islam pun menerapkan moneter berbasis emas dan perak yang menjamin ekonomi berjalan stabil, kuat dan independen, jauh dari peluang menjadi objek penjajahan.

–––

Refleksi

–––

Semua aturan ini ditopang oleh sistem pemerintahan Khilafah dan sistem-sistem lainnya yang tegak di atas basis akidah. Khilafah siap menyatukan seluruh negeri Islam dan umatnya dalam satu kepemimpinan politik Islam. Dengan sistem ini dipastikan negara Islam akan tampil sebagai negara yang kuat dan berwibawa, karena semua potensi umat akan dimobilisasi untuk kepentingan izzul Islam wal muslimin.

Khilafah tidak akan membiarkan dirinya tunduk pada kekuatan negara asing mana pun. Khilafah justru akan memegang kepemimpinan politik global dan siap menjadi penjaga umat, agar tidak menjadi tumbal penjajahan, sebagaimana saat ini dialami para buruh dan umat secara keseluruhan.

Tentu saja kehadiran Khilafah harus diperjuangkan. Seluruh komponen umat termasuk para buruh wajib sungguh-sungguh dan bersatu padu melakukan perubahan mendasar dengan mengikuti thariqah perjuangan Rasulullah ﷺ. Mereka tidak boleh lagi menghabiskan waktu dan energi untuk memperjuangkan sistem yang lain. Karena kesejahteraan hakiki dan keberkahan hanya akan diraih jika mereka hidup di bawah naungan Islam, sebagaimana dulu, sepanjang belasan abad umat Islam pernah tampil sebagai umat terbaik dan mengalami puncak kejayaan. [MNews/SNA]

***

Telah tayang di: 

https://facebook.com/muslimahnews/posts/122129000187129666

https://muslimahnews.net/2026/04/30/41750/

Baca artikel lainnya di Fp Muslimah News

Like & Follow https://facebook.com/muslimahnews