Selat Malaka Menjadi Medan Ketegangan

Selat Malaka menjadi sorotan setelah tersebar isu bahwa Amerika Serikat mengajukan izin militer menyeluruh untuk melintas di wilayah udara Indonesia dan ditandatanganinya perjanjian pertahanan antara AS-Indonesia. Pada Sabtu, 18 April 2026 lalu, kapal pangkalan laut ekspedisi Amerika Serikat USS Miguel Keith terdeteksi melintasi Selat Malaka. Kapal ini memang bukan tamu baru di jalur tersebut disebabkan pertengahan Maret 2026 lalu USS Tripoli tercatat melintas, diikuti USS Rushmore pada awal April. (BBCNewsIndonesia.com, 17-4-2026)

Namun, kehadiran USS Miguel Keith menjadi sorotan dikarenakan kapal tersebut melintas ketika konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel melawan Iran sedang membara. Kemunculan kapal ini menjadi sinyal bahwa medan perang mulai merambah jauh dari Timur Tengah ke jatung kawasan Indo-Pasifik. 

Hal ini dikarenakan pernyataan Jendral Dan Caine, ketua Kepala Staff Gabungan AS, secara terbuka menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat akan melakukan pencegahan maritim terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan pengangkutan minyak ilegal, termasuk di perairan Indo-Pasifik. Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan dunia berubah menjadi medan ketegangan. (Kompas.com, 22-4-2026)

    

Selat Malaka merupakan jalur pelayaran terpendek dan paling efisien yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya rute yang tak tergantikan bagi perdagangan antara Timur Tengah, Eropa dan Asia Timur. Hal ini disampaikan oleh Azrifah Astrina yang merupakan pakar kawasan yang menulis kajian insiden maritim di Selat Malaka. Selat ini juga terhubung langsung dengan Laut china Selatan, yang dilalui sekitar sepertiga dari total perdagangan global. Menurut laporan terbaru Badan Informasi Energi AS (US Energy Information Administration/EIA), sebanyak 23,2 juta barel minyak per hari melintasi Selat Malaka pada paruh pertama 2025—setara dengan sekitar 29% dari total perdagangan minyak global melalui laut. (BBCNewsIndonesia.com, 17-4-2026)

Gokcay Balci, dosen transportasi dan logistik angkutan berkelanjutan di University of Leeds, Inggris, menyampaikan jika menggabungkan faktor geografis, ketergantungan energi, volume barang, serta keberagaman jenis muatan, Selat Malaka memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Selat Hormuz. Hormuz memang sangat penting bagi perdagangan global, namun tidak berperan sebesar Selat Malaka sebagai pusat transshipment. Perannya melampaui sektor energi dan mencakup spektrum barang yang jauh lebih luas.

Dari fakta-fakta tersebut yang akhirnya semakin menimbulkan kecemasan dengan melintasnya USS Miguel keith dan kapal-kapal AS lainnya yang diperkirakan bukan hanya merupakan pelayaran biasa, tetapi disinyalir merupakan bagian dari misi memperluas blokade maritim terhadap Iran, khususnya armada gelap (dark fleet)—tanker-tanker tua tanpa asuransi yang memanipulasi sinyal GPS untuk mengangkut minyak Iran secara ilegal menuju pelabuhan-pelabuhan China. 

China merupakan konsumen terbesar minyak Iran sekaligus pemain utama di Indo-Pasifik yang telah berulang kali menuntut AS untuk menghentikan intervensi AS di jalur pelayaran vital tersebut. Jika China merespon eskalasi ini maka ketegangan yang membuka konfrontasi dikawasan tersebut. 

Selat Malaka akan berubah dari jalur perdagangan menjadi garis depan konflik yang langsung menghimpit wilayah Indonesia. Sehingga, kebijakan dan langkah-langkah politik yang diambil oleh Indonesia sebagai salah satu negara pantai yang mengelola Selat Malaka menjadi perhatian dunia internasional. 

Indonesia secara tegas telah menyampaikan bahwa menolak permintaan akses penerbangan militer menyeluruh yang diajukan AS. Namun, kembali posisi tawar Indonesia saat ini sangat lemah, ini dapat kita lihat dari beberapa kapal militer AS yang melintasi wilayah Indonesia tanpa izin. 

Ditambah Indonesia menjadi anggota BoP yang dipimpin oleh AS serta kerja sama militer pertahanan yang mengikat Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan AS. Non-Blok Indonesia menjadi pertanyaan, meski di sisi pemerintah dinyatakan bahwa langkah tersebut merupakan menjaga posisi mitra strategis AS.

Di selat Hormuz, AS terdesak oleh kekuatan militer Iran. Namun, AS tetap mengupayakan bagaimana kekuatan hegemoninya terhadap dunia ada ditangannya. AS melihat langkah startegis menuju Selat Malaka yang memiliki peran yang lebih vital dibandingkan Selat Hormuz. Di sini AS akan berhadapan dengan China. China juga tidak akan tinggal diam dengan apa yang dilakukan oleh AS. 

Hal ini dikarenakan negara-negara di dunia saat ini merupakan negara-negara yang menerapkan sistem kapitalis-sekuler yang menjadikan kepentingan adalah hal yang utama. Dalam sistem ini, tidak ada teman yang abadi tetapi kepentingan yang abadi. 

Demi mempertahankan kepentingannya masing-masing maka negara-negara yang terlibat akan mengerahkan segala upaya termasuk mengangkat senjata/militer. Sedangkan Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim tidak bisa menunjukkan sikap tegasnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh AS dikarenkan terikatnya dengan perjanjian-perjanjian Internasional ala AS. 

Hal ini juga dengan jelas terlihat ketika AS menyerang Iran, tidak ada satu pun negeri-negeri muslim yang turut membantu dengan mengirimkan bala bantuan tentara tetapi yang ada hanya kecaman-kecaman saja. Negeri-negeri muslim saat ini dipecah-pecah menjadi lebih dari 50 negara dengan nations-state-nya. 

Nations-state ini lahir dari sistem kapitalis-sekuler yang setiap negara tersekat dengan wilayah teritorialnya dan kepentingan-kepentingan di dalamnya. Kembali lagi, hal utama adalah kepentingan. Ini yang membuat negeri-negeri muslim mudah untuk diserang secara brutal seperti yang terjadi di Palestina dan Lebanon. 

Umat muslim bagai anak ayam kehilangan induknya, tanpa perlindungan. Negeri-negeri muslim seharusnya bersatu dalam satu naungan yakni Daulah Khilafah dan komando seorang Khalifah (kepala negara). 

Daulah Khilafah yang akan mengemban mabda Islam keseluruh dunia, akan menjadi lawan yang seimbang bagi negara kapitalis (AS) yang selalu ingin menguasai dunia dengan menjajah. Hal ini berbeda dengan Islam. Islam akan memimpin dengan tugas utamanya menyebarkan Islam keseluruh dunia sehingga siapa saja, negara mana saja dapat merasakan rahmat Islam. 

Khalifah yang akan secara lantang menyerukan Jihad fi Sabilillah kepada para tentaranya untuk mmebebaskan negeri-negeri muslim yang dijajah. Khalifah akan hadir sebagai perisai bagi kaum muslim. 

Politik luar negeri Daulah Khilafah akan menjadikan Khilafah sebagai negara yang mandiri tidak terikat dengan negara-negara diluar Islam (kafir). Tidak akan tunduk, lemah dihadapan negara-negara tersebut terutama dalam hal perjanjian-perjanjian atau kerja sama. 

Islam menetapkan bahwa tidak ada kerja sama dengan negara yang jelas-jelas secara nyata memerangi kaum muslim seperti AS dan Israel. Haram untuk ikut menjadi BoP yang dipimpin AS dan perjanjian pertahanan militer dengan negara tersebut. Ini semua hanya akan terwujud dengan adanya Daulah Khilafah Islamiah yang menerapkan syariat secara menyeluruh dalam kehidupan.