Oleh: Elisabeth Yunika Pratiwi
(Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok)
Ironi masih menyelimuti pelayanan kesehatan ibu di Indonesia. Di tengah jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan) yang disebut telah mengalami surplus, angka kematian ibu (AKI) Indonesia justru masih menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Fakta ini menunjukkan persoalan kesehatan ibu tidak sesederhana kekurangan tenaga medis.
Jumlah dokter kandungan telah melebihi kebutuhan secara nasional. Namun, sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan wilayah terpencil dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua, masih mengalami kekurangan tenaga spesialis. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kesejahteraan serta keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah dibandingkan dengan perkotaan (kompas.id, 04-06-26).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui SUPAS 2025 menunjukkan angka kematian ibu memang mengalami penurunan menjadi 144 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa persoalan kesehatan ibu belum sepenuhnya terselesaikan (bps.go.id, 05-05-26).
Di lain sisi, Papua termasuk wilayah yang masih mencatat angka kematian ibu yang tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerataan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah besar (bloombergtechnoz.com, 06-05-26).
Berbagai upaya pemerataan tenaga medis sebenarnya pernah dilakukan, salah satunya melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Namun, kebijakan tersebut saat ini tidak dapat dijalankan karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia.
Tingginya angka kematian ibu menunjukkan negara belum optimal dalam melindungi nyawa para ibu. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang ditinggalkan.
Dalam sistem kapitalisme, kesehatan dianggap sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Akibatnya, perhatian lebih banyak diberikan pada pemenuhan jumlah tenaga kesehatan, sedangkan distribusi dan pemerataannya tidak terselesaikan secara memadai. Negara hanya menjadi regulator, bukan pengurus rakyat.
Karena itu, persoalan tingginya AKI sesungguhnya bersifat sistemis. Distribusi dokter kandungan memang menjadi salah satu faktor, tetapi masalahnya tidak berhenti di sana. Pemerataan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan rumah sakit, fasilitas kesehatan, tenaga dokter, bidan, perawat, serta infrastruktur pendukung juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Dalam pandangan Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai serta memastikan tenaga kesehatan tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersebar secara merata. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dan kekurangan pelayanan kesehatan.
Selain itu, negara juga bertanggung jawab membangun infrastruktur yang menunjang akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk jalan dan sarana transportasi. Dengan demikian, masyarakat di daerah terpencil sekalipun dapat memperoleh pelayanan medis dengan mudah.
Pembiayaan sektor kesehatan dalam sistem Islam bersumber dari Baitul Mal sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Dengan mekanisme tersebut, orientasi pelayanan kesehatan bukanlah keuntungan materi, melainkan pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa manusia.
Pada akhirnya, tingginya angka kematian ibu di tengah surplus dokter kandungan menjadi pengingat, persoalan kesehatan tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah tenaga medis. Yang lebih penting dari itu semua bagaimana negara mampu menjamin pemerataan kesejahteraan, fasilitas, dan pelayanan kesehatan sehingga setiap ibu memperoleh hak yang sama untuk hidup dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak di mana pun mereka berada.[]
0Komentar