Maraknya Kasus Rayap Besi, Tanda Rapuhnya Sistem Keamanan Dalam Negeri

‎

‎Kasus pencurian fasilitas umum kembali terjadi di Kota Batam. Pelaku pencurian besi yang dijuluki warga sebagai "rayap besi" telah merusak infrastruktur di kawasan Terowongan Pelita, Kecamatan Lubuk Baja. Aksi pencurian tersebut viral di media sosial melalui unggahan video oleh salah seorang warga yang merekam kejadian saat melintas di lokasi pada Sabtu, 13 Juni 2026.

‎Adapun kawasan Terowongan Pelita tersebut sedang dalam proses penataan dan revitalisasi oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. BP Batam bersama Polresta Barelang turut bergerak cepat merespons kejadian yang viral di media sosial tersebut. Kemudian, pelaku aksi pencurian besi tersebut berhasil diamankan pada Senin, 15 Juni 2026.

‎Kejadian ini menimbulkan keresahan warga karena menurunnya penjagaan terhadap fasilitas umum. Warga berharap aparat tidak hanya menangkap pelaku pencurian, tetapi perlu menelusuri adanya penadah besi hasil curian. Sebab, aksi pencurian ini dinilai terjadi berulang karena adanya pihak yang membeli hasil bongkaran besi tersebut.

‎

‎Kasus pencurian besi ini bisa terjadi berulang kali menandakan bahwa lemahnya keamanan dan pengawasan dalam negeri. Hal ini akibat penerapan sistem kapitalisme dalam kehidupan. Negara berperan sebagai regulator kebijakan sehingga hanya memastikan realisasi kebijakan publik selesai tanpa kontrol dan penjagaan. Akibatnya, saat ada masalah pada kebijakan atau fasilitas umum sering kali diselesaikan karena desakan keluhan warga atau isu yang viral di sosial media, baru kemudian ditangani oleh aparat keamanan.

‎Adapun hilangnya komponen fasilitas umum tersebut seperti penutup drainase, pagar pembatas, kabel, maupun material besi lain dapat mengganggu fungsi infrastruktur hingga meningkatkan risiko kecelakaan bagi warga sekitar. Akibatnya, pribadi masyarakat menjadi individualis karena mereka perlu menjaga keamanan sendiri lebih ekstra, bahkan bisa menghilangkan kontrol sosial di tengah umum sehingga masalah publik dibiarkan normalisasi.

‎Ditambah regulasi hukum yang telah dibuat oleh negara berupa penjara dan sanksi tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku pencurian ataupun mengurangi jumlah kriminalitas sehingga masalah publik sering kali tidak diselesaikan secara tuntas. Justru uraian masalahnya semakin kompleks hingga menyebar pada jaringan transaksi ilegal. Apabila jaringan transaksi tersebut bersifat global, maka negara harus melewati prosedur hukum yang rumit, seperti mekanisme hukum internasional hingga melakukan kesepakatan antarnegara sehingga masalah tersebut sulit diberantas dengan cepat. 

‎

‎Dalam sistem Islam, pengaturan fasilitas umum di bawah pengawasan negara karena perannya sebagai pelayan umat. Aparat keamanan (polisi) dalam negara Islam akan rutin melakukan penjagaan di setiap pos wilayah tempatnya bertugas sehingga ia akan menemukan lebih dulu kasus pencurian tersebut kemudian ditangani secara cepat tanpa harus menunggu keluhan warga atau isu viral di media sosial. Akibatnya, timbul rasa percaya dan nyaman pada warga bila bertemu polisi disekitarnya.

‎Kemudian masyarakat aktif melakukan kontrol sosial (dakwah), baik kepada sesama (tetangga) hingga dalam ranah politik yang difasilitasi negara yakni adanya majelis umat, sehingga masalah publik tidak menjadi isu yang dinormalisasi.

‎Adapun upaya pencegahan terhadap kasus pencurian dalam negara Islam berupa kesadaran individu yang hidup berlandaskan akidah sehingga seseorang tidak akan berani mengambil hak orang lain. Ditambah sistem Islam juga memiliki hak kuratif/ penyelesaian masalah, yakni regulasi hukum bagi pelaku, baik dikenai denda hingga dihukum potong tangan sehingga masalah pencurian tersebut mampu menimbulkan efek jera dan mengurangi angka kriminalitas di masyarakat.

Negara juga akan menutup akses jaringan transaksi ilegal yang masuk ke wilayahnya tanpa perlu administrasi yang rumit sehingga masalah publik mampu diberantas secara tuntas.

‎