Oleh: Iin Mutmainah, S.Pd
(Sahabat Komunitas Muslimah Batam)
Setiap datang tahun ajaran baru, hati para orang tua seharusnya dipenuhi rasa syukur dan harapan. Melihat anak-anak mengenakan seragam sekolah, membawa tas di pundak, lalu berangkat menuntut ilmu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Namun kenyataannya, tahun ajaran baru justru menjadi momen yang membuat banyak orang tua diliputi kecemasan (Kompas.id, 23 Juni 2026).
Di berbagai daerah, keluhan yang muncul hampir selalu sama. Ada yang kesulitan mencari sekolah karena terkendala sistem zonasi, ada yang keberatan dengan mahalnya harga seragam, bahkan ada orang tua yang terpaksa mencari seragam bekas karena tidak mampu membeli yang baru. Fenomena ini kembali menghiasi pemberitaan nasional dan menjadi potret yang terus berulang setiap tahun (Kompas, 25 Juni 2026).
Ironisnya, persoalan pendidikan bukan hanya soal seragam. Banyak orang tua juga harus mengeluarkan biaya transportasi karena sekolah yang dituju jauh dari rumah, membeli perlengkapan belajar yang harganya terus naik, hingga memenuhi berbagai kebutuhan sekolah lainnya. Tahun ajaran baru yang seharusnya menjadi awal yang membahagiakan justru berubah menjadi beban bagi banyak keluarga.
Pendidikan adalah bekal terbaik yang dapat diberikan kepada anak-anak. Tidak seharusnya ada satu pun anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak hanya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak tersebut. Pasal 31 ayat (1) menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Bahkan, Pasal 31 ayat (2) menegaskan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sekaligus tanggung jawab negara untuk memenuhinya.
Lalu mengapa persoalan yang sama terus berulang? Mengapa setiap tahun orang tua masih dipusingkan oleh biaya pendidikan, sementara kualitas sekolah juga belum merata? Pertanyaan ini layak menjadi renungan bersama.
Persoalan ini bukan semata-mata mahalnya seragam atau kebijakan zonasi. Berulangnya masalah ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu sistem yang belum mampu memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada seluruh rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, negara lebih banyak berperan sebagai regulator daripada pengurus rakyat. Pendidikan perlahan diposisikan sebagai sektor yang dapat mengikuti mekanisme pasar. Akibatnya, sebagian beban pembiayaan pendidikan tetap harus dipikul oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerataan kualitas sekolah juga belum terwujud sehingga orang tua berlomba-lomba mencari sekolah yang dianggap terbaik.
Indonesia adalah negeri yang Allah karuniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Seandainya seluruh kekayaan itu dikelola sesuai peruntukannya dan hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, negara semestinya mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan tidak membebani masyarakat. Namun dalam sistem kapitalisme, banyak sumber daya alam strategis justru diserahkan kepada pihak swasta maupun asing sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya kembali kepada rakyat.
Islam memandang pendidikan dengan cara yang sangat berbeda. Pendidikan bukan komoditas, melainkan hak setiap rakyat yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat ataupun menjadikan pendidikan sebagai beban keluarga.
Rasulullah ﷺ bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam adalah raa'in, yaitu pengurus yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan pendidikan.
Dalam sistem Islam yang diterapkan secara kafah melalui institusi Khilafah, negara akan mengelola harta kepemilikan umum, seperti hasil tambang, minyak, gas, hutan, dan sumber daya alam lainnya, lalu memasukkannya ke Baitul Mal. Dari sanalah kebutuhan pendidikan dibiayai sehingga rakyat dapat memperoleh pendidikan yang gratis, berkualitas, dan merata tanpa dibebani berbagai biaya yang memberatkan.
Setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi generasi yang cerdas, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjadi penerus peradaban yang gemilang. Karena itu, sudah saatnya kita tidak hanya mencari solusi atas persoalan yang tampak di permukaan, tetapi juga berani mengkaji sistem yang melahirkan berbagai persoalan tersebut. Sebab, perubahan yang hakiki hanya akan lahir dari sistem yang benar.
Semoga Allah Ta'ala segera menghadirkan kehidupan yang diatur dengan syariat-Nya secara kaffah, melahirkan pemimpin yang amanah sebagai pengurus rakyat, menjaga hak-hak mereka, serta mewujudkan pendidikan yang benar-benar gratis, berkualitas, dan merata bagi seluruh anak negeri. Wallahu a'lam bish-shawab.
0Komentar