Oleh: Sintia Permata Sari
(Aktivis Muslimah Batam)
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sejatinya dihadirkan sebagai instrumen negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi rakyat. Namun, berbagai temuan di lapangan justru menunjukkan bahwa distribusi BBM subsidi masih jauh dari prinsip keadilan.
Di Batam, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan klasik: rakyat kecil harus mengantre bahkan kesulitan memperoleh Pertalite, sementara di sisi lain terdapat dugaan penyaluran BBM subsidi dalam jumlah besar kepada pihak tertentu melalui berbagai skema yang menuai pertanyaan.
Fakta di Lapangan: Ketika Jerigen Lebih Mudah Terisi daripada Tangki Kendaraan Masyarakat
Beberapa pemberitaan media lokal mengungkap dugaan penyimpangan dalam penyaluran Pertalite di Batam. Pertama, muncul polemik mengenai pengisian Pertalite menggunakan jerigen di sejumlah SPBU. Pertamina menyatakan bahwa penyaluran tersebut telah mengikuti rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk kebutuhan operasional tertentu.
Artinya, secara administratif pengisian tersebut memiliki dasar perizinan. Namun, di sisi lain masyarakat mempertanyakan mengapa ketika stok Pertalite sering kali terbatas, pengisian dalam jumlah besar menggunakan jerigen tetap dapat berlangsung.
Kedua, investigasi media menemukan dugaan kendaraan milik perusahaan swasta yang berulang kali mengisi Pertalite bersubsidi menggunakan surat rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan operasional speedboat perusahaan. Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi serta siapa yang sebenarnya menjadi prioritas penerima manfaat dari subsidi negara.
Di sisi lain, aparat kepolisian juga telah beberapa kali mengungkap praktik penyalahgunaan BBM subsidi di Batam. Modus yang digunakan antara lain memanfaatkan surat rekomendasi pembelian BBM untuk memperoleh kuota Pertalite dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan ditemukan dugaan penggunaan identitas kapal fiktif dalam memperoleh kuota subsidi.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM subsidi bukan semata-mata soal stok yang terbatas, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola distribusi, pengawasan, serta ketepatan sasaran penerima subsidi.
Ketika Mekanisme Distribusi Justru Melahirkan Ketimpangan
Secara prinsip, subsidi BBM diberikan agar masyarakat yang membutuhkan memperoleh akses energi dengan harga terjangkau. Namun apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang memperoleh akses lebih besar dibanding masyarakat umum, maka tujuan subsidi menjadi dipertanyakan.
Rakyat kecil sering kali harus mengantre panjang, bahkan tidak jarang pulang tanpa mendapatkan BBM karena stok telah habis. Sebaliknya, perusahaan atau pihak yang memiliki surat rekomendasi tertentu dapat memperoleh BBM dalam jumlah jauh lebih besar. Persoalannya bukan sekadar apakah prosedur administrasi telah dipenuhi, melainkan apakah kebijakan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.
Apabila instrumen distribusi lebih banyak mempermudah akses bagi pelaku usaha berskala besar dibanding masyarakat yang menggunakan BBM untuk kebutuhan sehari-hari, maka negara perlu mengevaluasi kembali sistem penyalurannya. Sebab subsidi pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi kepentingan publik, bukan menciptakan kesan adanya kelompok yang lebih mudah memperoleh akses dibanding kelompok lainnya.
Lebih jauh lagi, praktik penyalahgunaan surat rekomendasi yang beberapa kali berhasil diungkap aparat menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan. Artinya, persoalan bukan hanya terletak pada individu yang menyalahgunakan aturan, tetapi juga pada mekanisme distribusi yang masih menyisakan ruang bagi penyimpangan.
Energi Bukan Sekadar Komoditas, Melainkan Kebutuhan Publik
Energi merupakan kebutuhan mendasar yang menopang aktivitas masyarakat. Nelayan membutuhkan BBM untuk melaut, petani membutuhkannya untuk mengoperasikan alat produksi, pelaku UMKM menggunakannya untuk distribusi barang, dan masyarakat mengandalkannya untuk mobilitas sehari-hari.
Karena itu, distribusi energi tidak boleh hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis semata. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya strategis tersebut.
Apabila distribusi lebih menguntungkan kelompok tertentu sementara masyarakat umum justru mengalami kelangkaan, maka fungsi negara sebagai pengelola kepentingan publik patut dipertanyakan.
Solusi: Negara Harus Menjadi Pengelola Utama Kepentingan Publik
Persoalan distribusi BBM tidak cukup diselesaikan melalui penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan. Yang lebih penting adalah membangun sistem distribusi yang mampu menutup celah penyimpangan sejak awal.
Pertama, negara harus memastikan bahwa minyak dan gas sebagai sumber daya strategis dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketersediaannya harus dijamin sehingga masyarakat tidak terus-menerus dihantui kelangkaan.
Kedua, mekanisme distribusi harus benar-benar berpihak kepada masyarakat sebagai penerima utama manfaat subsidi. Setiap bentuk izin, rekomendasi, maupun skema penyaluran khusus harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi pintu masuk penyalahgunaan.
Ketiga, pengelolaan sumber daya energi tidak boleh membuka peluang terjadinya monopoli ataupun penguasaan oleh pihak tertentu yang mengakibatkan akses masyarakat menjadi semakin terbatas. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dibanding kepentingan bisnis.
Keempat, distribusi minyak bumi dan gas harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah dengan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan mudah diawasi oleh masyarakat. Dengan demikian, subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan subsidi bukan diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan negara, melainkan dari sejauh mana rakyat dapat merasakan manfaatnya. Ketika masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM bersubsidi sementara dugaan penyalahgunaan terus bermunculan, maka sudah saatnya sistem distribusi dievaluasi secara menyeluruh agar energi kembali menjadi hak publik, bukan sekadar komoditas yang dinikmati segelintir pihak.
0Komentar