Mengurai Benang Kusut MBG dengan Sistem Islam

Sebagaimana diberitakan di media yang penulis kutip dari kompas.com, 03-09-2026 bahwa telah terjadi kasus keracunan MBG secara massal di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tanah Toraja dengan total korban 2000 orang sejak 1 hingga 3 September 2026.

Adapun jika dikalkulasikan total angka keracunan sejak MBG diluncurkan telah mencapai 50.000 orang. Menanggapi hal ini pemerintah siap mengevaluasi dan melakukan langkah-langkah taktis termasuk memberikan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab. Adapun Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap bahwa 80 persen keracunan MBG terjadi akibat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) seperti tatacara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi.

Tingginya angka keracunan MBG yang terjadi secara bersamaan dan beruntun sejatinya merupakan cerminan dari program kapitalis yang mengurusi MBG dengan mindset bisnis. Berbagai pelanggaran SOP muncul bukan semata kesalahan individu, tapi karena regulasi penetapan SPPG yang harus melayani MBG dalam jumlah besar setiap harinya. Rasanya sulit untuk memastikan aspek higienitas, sekalipun SPPG sudah mengantongi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).

Mindset bisnis dalam kapitalis hanya bertumpu pada aspek administratif pendirian SPPG. Tidak memperhatikan langkah-langkah konkret, seperti standar kelayakan tempat, peralatan yang digunakan dan rekruitmen karyawan SPPG. Bahkan yang belum memenuhi standar kelayakan berdirinya SPPG tetap dibiarkan beroperasi.

Lebih dari itu, program MBG dengan anggaran dana yang sangat besar juga berpotensi besar menjadi lahan basah bagi para koruptor dan segelintir oknum yang berkepentingan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari sampel 220 yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebanyak 102 yayasan terindikasi terafiliasi dengan partai politik, aparat, hingga internal BGN.

Laporan BBC News Indonesia menyebutkan ada seratusan yayasan mitra yang dikelola oleh orang-orang terdekat para pejabat. Ombudsman RI juga menemukan potensi afiliasi politik yang memicu konflik kepentingan dalam penunjukan dapur umum atau mitra penyedia makanan.

Hal ini tentu akan berpengaruh pada kualitas bahan makanan MBG. Termasuk dalam proses penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian makanan MBG yang terkesan sembarangan dan asal jadi. Dengan kata lain, MBG sebagai program pemenuhan gizi anak oleh pemerintah beralih fungsi menjadi proyek bagi-bagi untung oleh segelintir orang. 

Ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan negara terhadap program MBG meniscayakan terjadinya berbagai kesalahan dan kelalaian di lapangan. Kalau sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab atas keselamatan nyawa anak-anak generasi kita jika program MBG ini masih terus berlanjut dengan mekanisme yang sama yaitu mindset kapitalis. Maka menjadi urgensi menggunakan mindset Islam ketika mengurusi urusan rakyat.

Dalam prespektif Islam negara sepenuhnya melayani dan mengurusi rakyat. Kebutuhan pangan dan gizi rakyat terjamin dan bersih dari kepentingan bisnis dan keuntungan profit di dalamnya. Pengurusan urusan rakyat dilakukan secara terstruktur dari hulu hingga ke hilir. Dari level pemerintahan pusat sampai ke unit pelaksanaan teknis yang memiliki mindset yang sama yaitu bertanggung jawab dalam pengurusan kebutuhan rakyat. Hal itu dilakukan atas dorongan keimanan dan ketaqwaan seorang pemimpin kepada Allah Swt.. Seorang pemimpin yang takut kepada Allah akan menjalankan tugasnya dengan amanah dan riayah sepenuhnya.

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang penguasa/imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR.Bukhari)

Adapun, mekanisme penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian makanan bergizi dilakukan secara efektif dan seefisien mungkin. Negara bersama lembaga peradilan: qadi hisbah akan mengawasi setiap prosesnya, sehingga berjalan dengan optimal. Jika di lapangan ditemukan pelanggaran SOP dan kecurangan lainnya maka pelaku pelanggaran akan ditindak tegas sesuai hukum syari'at. 

Jika mekanisme Islam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rakyat maka dapat dipastikan rakyat aman dari bahaya. Sebab salah satu tujuan syariat Islam diturunkan memang untuk menjaga keselamatan jiwa manusia.

Penyediaan makanan bergizi gratis ini sudah berlangsung sejak zaman kekhalifahan Umar bin Khattab r.a. Namun, puncaknya pelembagaan MBG terjadi pada era Imperium Utsmaniyah (Ottoman), yang kita kenal sebagai sistem Imaret Utsmaniyah (1336–1922). Sultan Orhan mendirikan imaret (dapur umum; red) pertama di Bursa, kemudian pada tahun 1530 sudah ada 83 imaret besar di seluruh wilayah imperium. Imaret-imaret tersebut 90 persen dibiayai wakaf abadi, yaitu dari tanah, pasar, penggilingan, tidak tergantung anggaran tahunan. Standarisasinya jelas, baik menu, porsi, maupun kebersihan. Program tersebut melayani pelajar, ulama, musafir, jamaah haji, dan semua golongan tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, tidak ada metode lain untuk mengurai benang kusut MBG hari ini selain dengan metode Islam. Akan tetapi, metode ini akan sulit terwujud jika kita masih rela diatur oleh sistem kapitalis yang menempatkan keuntungan pada prioritas utama. Saatnya kaum muslim harus bangkit dan menyadari bahwa sistem Islam tidak akan tegak begitu saja tanpa perjuangan yang maksimal dari kaum muslim.

Wallahu a'lam bisawwab.