Suara Mahasiswa, Alarm Perubahan, dan Jalan Islam Menjawab Akar Persoalan

Mahasiswa kembali menunjukkan perannya sebagai kelompok intelektual yang peka terhadap persoalan masyarakat. Pada 18 Agustus 2026, BEM UI bersama Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar aksi demonstrasi dengan membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga peran aparat di ruang sipil. Aksi tersebut menjadi bentuk keresahan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dinilai belum terselesaikan (hukumonline.com, 18-8-2026).

Keberanian mahasiswa untuk menyampaikan kritik patut diapresiasi. Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change, penjaga nilai, kekuatan moral, sekaligus pengontrol kehidupan sosial. Ketika generasi muda memilih untuk bersuara terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, hal itu menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi bangsa. Sebaliknya, jika mahasiswa dan generasi muda memilih diam ketika terjadi kezaliman, ruang perubahan akan semakin sempit dan masyarakat berisiko terus berada dalam persoalan yang sama.

Dalam Islam, kepedulian terhadap kebijakan penguasa bukan sekadar aktivitas politik, tetapi bagian dari kewajiban melakukan muhasabah lil hukkam, yaitu mengoreksi penguasa. Rasulullah ﷺ bersabda, “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Artinya, keberanian menyampaikan kebenaran dan mengingatkan penguasa agar tidak menyimpang merupakan sikap yang memiliki landasan dalam Islam.

Namun, berbagai tuntutan mahasiswa tersebut perlu dilihat lebih jauh. Kritik terhadap kebijakan memang penting, tetapi jangan sampai berhenti pada persoalan teknis dan pergantian kebijakan semata. Jika masalah yang muncul terus berulang dari waktu ke waktu, perlu dipertanyakan apakah persoalannya hanya terletak pada individu pemimpin atau justru terdapat persoalan yang lebih mendasar dalam sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara.

Dalam perspektif tulisan tersebut, berbagai persoalan seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, privatisasi sumber daya alam, beban pajak, serta kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan pemodal berkaitan dengan penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Dalam sistem ini, kepentingan ekonomi dan politik dapat berkelindan dengan kepentingan pemilik modal. Akibatnya, negara berpotensi lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan dan kepentingan elite daripada memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi secara adil.

Ketika sumber daya yang seharusnya menjadi milik masyarakat dikelola dengan orientasi keuntungan, rakyat dapat kehilangan akses terhadap kesejahteraan yang semestinya mereka nikmati. Begitu pula ketika pelayanan publik dipandang sebagai transaksi antara negara dan warga, hubungan penguasa dengan rakyat menjadi jauh dari makna kepemimpinan sebagai amanah. Rakyat membutuhkan negara yang hadir untuk mengurus kehidupan mereka, bukan sekadar negara yang membuat kebijakan lalu membebankan konsekuensinya kepada masyarakat.

Karena itu, Islam menawarkan pandangan yang lebih mendasar mengenai kepemimpinan. Penguasa dalam Islam bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan raa'in, yaitu pengurus dan pelayan urusan rakyat, sekaligus junnah, yaitu pelindung bagi umat. Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu adalah perisai, di mana orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR Bukhari dan Muslim). Kepemimpinan dengan demikian memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat.

Islam juga memberikan mekanisme agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Penguasa tetap manusia yang mungkin melakukan kesalahan sehingga masyarakat wajib melakukan amar makruf nahi mungkar dan memberikan nasihat ketika terjadi penyimpangan. Sejarah Islam menunjukkan bahwa para sahabat tidak segan mengoreksi khalifah ketika menemukan kebijakan yang dianggap keliru. Khalifah Umar bin Khaththab ra. bahkan menerima teguran seorang perempuan terkait persoalan mahar. Ini menunjukkan bahwa penguasa dalam Islam tidak ditempatkan sebagai sosok yang kebal dari kritik.

Dengan demikian, perjuangan mahasiswa seharusnya tidak berhenti pada pergantian kebijakan atau pergantian figur penguasa. Muhasabah terhadap penguasa perlu diarahkan hingga menyentuh akar persoalan, dengan mengkaji sistem yang menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan. Dalam perspektif Islam, perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar tambal sulam, melainkan perubahan menuju penerapan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial, dan pemerintahan.

Generasi muda memiliki posisi penting dalam proses perubahan tersebut. Keberanian mahasiswa menyuarakan keresahan masyarakat adalah langkah yang patut dihargai, tetapi keberanian itu perlu disertai pemahaman yang mendalam tentang akar masalah dan solusi yang ditawarkan Islam. Dengan demikian, suara mahasiswa tidak hanya menjadi alarm yang memperingatkan adanya persoalan, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan intelektual untuk menghadirkan perubahan yang mendasar dan berorientasi pada kemaslahatan umat.[]