Oleh: Rizka Amalia S.Kom.,
(Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok)
Perpustakaan di SDN Tlogo 2, Kanigoro, Blitar, Jawa Timur, dibongkar demi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih (surabaya.kompas.com, 14-7-2026). Karena Kopdes Merah Putih dibangun di wilayah sekolah, proses pembangunannya tentu mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa. Di sisi lain, siswa-siswi juga kehilangan ruang untuk membaca dan mengembangkan budaya literasi.
Bahkan, kegiatan literasi yang sebelumnya dilaksanakan dua kali dalam seminggu harus dihentikan karena kebisingan yang ditimbulkan oleh pembangunan program prioritas pemerintah tersebut. Sangat disayangkan, fasilitas membaca yang menjadi bagian penting dalam menunjang pendidikan siswa justru harus dikorbankan demi pembangunan yang disebut sebagai program prioritas.
Padahal, pendidikan dan literasi semestinya menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk diprioritaskan. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan angka-angka ekonomi, sementara ilmu pengetahuan dan pendidikan justru semakin bergeser dari posisi yang seharusnya menjadi prioritas.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana negara dalam sistem ekonomi kapitalisme cenderung berperan sebagai regulator dan fasilitator pasar, bukan sebagai penjamin langsung seluruh kebutuhan dasar rakyat. Akibatnya, ketika terjadi benturan kepentingan antara sektor yang dianggap produktif dan memiliki nilai ekonomi dengan sektor pelayanan publik yang tidak secara langsung menghasilkan keuntungan, sektor yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi berpotensi lebih diutamakan.
Perpustakaan merupakan salah satu contohnya. Fasilitas yang seharusnya menjadi ruang bagi siswa untuk membaca dan menuntut ilmu justru dapat dikorbankan ketika berhadapan dengan proyek yang dianggap lebih produktif secara ekonomi.
Inilah wajah sistem sekularisme-kapitalisme yang memandang berbagai kebutuhan rakyat dengan kacamata untung dan rugi. Hak rakyat, ruang publik, serta kebutuhan dasar yang tidak memberikan keuntungan material secara langsung kerap dipandang sebagai beban, bukan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Kondisi ini tentu menjadi tamparan bagi dunia pendidikan. Anak-anak dapat melihat, ruang untuk membaca dan menuntut ilmu bisa saja digusur ketika berhadapan dengan proyek yang dinilai lebih menghasilkan secara ekonomi. Padahal, pembangunan sejatinya tidak hanya berbicara tentang gedung, koperasi, maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang manusia yang akan menjadi penggerak kehidupan di masa depan.
Karena itu, persoalan ini tidak semestinya dilihat hanya sebagai masalah teknis di lapangan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni cara pandang yang digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan. Ketika ukuran utama pembangunan adalah keuntungan ekonomi, kebutuhan pendidikan dan pelayanan publik akan mudah ditempatkan sebagai sesuatu yang dapat dikompromikan.
Solusi Islam
Lantas, bagaimana persoalan ini jika dilihat dari sudut pandang Islam? Dalam Islam, pendidikan bukanlah sesuatu yang dapat dikompromikan hanya berdasarkan pertimbangan untung dan rugi secara material. Menuntut ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar rakyat yang wajib dijamin oleh negara, bukan semata-mata diberikan ketika dianggap menguntungkan secara ekonomi.
Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin/kepala negara) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Sebagai pengurus rakyat, negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak masyarakat, termasuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung proses belajar siswa. Ruang baca dan perpustakaan bukan sekadar bangunan fisik, melainkan bagian dari sarana pendidikan yang membantu generasi muda memperoleh ilmu pengetahuan.
Karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan. Jangan sampai atas nama pembangunan, fasilitas yang menopang pendidikan justru dikorbankan.
Sebab, membangun ekonomi tanpa membangun manusia yang berilmu hanya akan menghasilkan pembangunan yang timpang. Pendidikan semestinya ditempatkan sebagai investasi bagi masa depan generasi, bukan sebagai fasilitas yang dapat disingkirkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi.[]
0Komentar