Oleh: Mutmainah, S.Pd.
(Sahabat Komunitas Muslimah Batam)
Belakangan ini, fenomena downgrade gaya hidup makin ramai diperbincangkan. Istilah ini merujuk pada penurunan pengeluaran, pemilihan barang lebih murah, hingga pengurangan aktivitas konsumtif. Jika dahulu sebagian orang masih mengandalkan tabungan, kini muncul istilah “mantab” (makan tabungan), bahkan “maut” (makan utang) (Republika.co.id, 8-10-2026).
Istilah yang terdengar jenaka ini menyimpan kenyataan pahit. Ketika pendapatan tak mampu mengejar pengeluaran, masyarakat terpaksa mengubah pola hidup demi bertahan. Apakah ini sekadar perubahan gaya hidup atau tanda melemahnya ketahanan ekonomi?
Pemberitaan menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, kelompok ekonomi rentan miskin meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen (Tirto.id, 7-10-2026).
Data tersebut menggambarkan menyusutnya kelompok yang relatif tahan terhadap guncangan ekonomi. Keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan bisa kehilangan ruang aman ketika pendapatan terganggu. Namun, penurunan kelas menengah tidak otomatis berarti semua orang jatuh miskin.
Fenomena downgrade terlihat dari keputusan mengurangi makan di luar, memilih transportasi murah, menunda pembelian, hingga mempertimbangkan kembali biaya pendidikan dan kesehatan. Penghematan tentu tidak selalu buruk. Masalah muncul ketika penghematan menjadi keterpaksaan akibat kebutuhan pokok yang semakin sulit dipenuhi. Bahkan, sebagian keluarga menutup kekurangan dengan utang hingga terjebak dalam lingkaran finansial yang melelahkan (Kompas.com, 30-9-2026).
Penyebabnya tidak cukup dijelaskan dengan menyalahkan individu yang dianggap boros. Budaya konsumtif, gengsi, dan keinginan memperoleh pengakuan sosial memang dapat memperburuk kondisi keuangan. Namun, persoalannya juga berkaitan dengan sistem yang membentuk perilaku masyarakat.
Dalam sistem kapitalisme, konsumsi menjadi salah satu penggerak ekonomi. Iklan dan media sosial turut membangun anggapan bahwa kebahagiaan identik dengan kepemilikan barang, penampilan, dan pengalaman tertentu. Masyarakat terdorong meningkatkan standar hidup, bahkan ketika kemampuan ekonomi tidak mendukung. Demi mempertahankan citra, sebagian orang akhirnya berutang.
Di sisi lain, masyarakat tidak adil jika dianggap gagal mengatur uang ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pendapatan rendah, ketidakpastian pekerjaan, PHK, serta mahalnya pendidikan dan kesehatan. Kebijakan efisiensi pemerintah dan perpajakan pun perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap pekerjaan, pendapatan, daya beli, dan pelayanan publik, bukan langsung dianggap sebagai penyebab tunggal.
Persoalan mendasarnya ialah ketimpangan antara kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dan biaya hidup yang harus ditanggung. Ketika kesejahteraan terlalu bergantung pada kemampuan membeli di pasar, kehilangan daya beli dapat berarti kehilangan akses terhadap layanan penting. Kemiskinan pun tidak hanya berkaitan dengan kurangnya uang, tetapi juga kesempatan kerja, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara.
Islam menawarkan paradigma berbeda. Seorang Muslim diajarkan hidup sederhana, menghindari pemborosan, serta tidak menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran kebahagiaan. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Isra’ ayat 26–27 tentang larangan menghambur-hamburkan harta.
Prinsip ini mengajarkan penggunaan harta secara bertanggung jawab dengan mendahulukan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kewajiban lainnya. Namun, kesederhanaan tidak boleh dijadikan alasan menormalisasi kemiskinan. Hidup sederhana merupakan pilihan nilai, sedangkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar adalah persoalan yang harus ditangani.
Solusi Islam juga tidak berhenti pada perubahan perilaku individu. Negara memiliki tanggung jawab sebagai ra’in, yakni pengurus urusan rakyat. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.
Tanggung jawab tersebut menuntut negara membuka kesempatan kerja, melindungi pekerja dari kezaliman, mengembangkan sektor produktif, serta mencegah kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu. Kebijakan publik harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan, bukan justru menambah beban masyarakat.
Dalam sistem ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan rakyat melibatkan individu, masyarakat, dan negara sesuai tanggung jawab masing-masing. Islam mengakui kepemilikan pribadi dan perdagangan, sekaligus mengatur zakat, melarang riba, serta mengatur pengelolaan kepemilikan umum demi kemaslahatan. Negara wajib mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu mereka yang tidak mampu.
Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kemaslahatan publik, bukan semata-mata keuntungan segelintir pihak. Melalui tata kelola yang amanah, kesempatan kerja layak, distribusi kekayaan yang adil, dan jaminan pelayanan dasar, ketahanan ekonomi masyarakat dapat diperkuat. Islam tidak menjanjikan ketiadaan krisis, tetapi menyediakan prinsip untuk mencegah kezaliman dan menangani kesulitan secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, fenomena downgrade harus menjadi bahan evaluasi bersama. Individu perlu memperbaiki pengelolaan keuangan dan melepaskan diri dari tekanan gengsi. Keluarga perlu hidup sesuai kemampuan, sementara masyarakat harus peduli terhadap mereka yang kesulitan. Namun, negara tidak boleh berhenti mengimbau rakyat berhemat ketika persoalannya juga menyangkut pekerjaan, harga kebutuhan, layanan dasar, dan struktur ekonomi.
Solusi ideologis Islam mengajak kita membangun ketakwaan individu, kepedulian sosial, dan pemerintahan yang mengurus rakyat berdasarkan syariat Islam. Sebab, kesejahteraan bukan sekadar kemampuan membeli barang, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan secara layak, hidup bermartabat, dan menjalankan ketaatan tanpa terus dihantui kecemasan ekonomi. Jangan sampai downgrade menjadi istilah ringan untuk kenyataan bahwa semakin banyak keluarga berjuang agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kesulitan.
0Komentar