Bencana kebakaran hutan dan lahan memicu krisis kemanusiaan dan lingkungan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa indeks kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan telah menyentuh fase “membahayakan”.
Kondisi seperti ini bukan sekadar menutupi pandangan mata atau mengganggu ruang gerak semata, tetapi secara langsung mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Kualitas udara yang sangat buruk mengubah aktivitas sehari-hari menjadi pertaruhan nyawa. Kasus warga yang kehilangan nyawa akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari paparan asap pekat pun bermunculan di berbagai daerah.
Bencana kabut asap yang telah mengepung selama empat bulan ini bukan krisis ekologi biasa, melainkan ancaman kesehatan hingga merenggut nyawa warga. Berulangnya tragedi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin udara bersih.
Masalah ini bersumber dari tata kelola hutan yang berorientasi pada sistem sekuler, yaitu keuntungan 9materi diprioritaskan hanya untuk segelintir pihak korporasi. Untuk menghentikan karhutla dibutuhkan perubahan mendasar. Kesehatan berupa udara bersih adalah hak dasar masyarakat yang dijamin oleh negara.
Bencana kabut asap akibat karhutla yang merenggut nyawa bukan sekadar musibah biasa. Negara tidak boleh berlepas tangan. Mengembalikan fungsi negara sebagai pengurus, mengutamakan keselamatan jiwa, dan menerapkan sanksi hukum ini dapat dihentikan sampai akarnya. Wallahu 'alam bisshowab.
Rensi Nurmadhani


0Komentar