GUr8TUW5BUW5TUC0TSz5GUY6

Headline:

BBM Langka, Aktivitas Ekonomi Nelayan Terhenti: Ketika Kebutuhan Rakyat Terjebak dalam Logika Untung Rugi

BBM Langka, Aktivitas Ekonomi Nelayan Terhenti: Ketika Kebutuhan Rakyat Terjebak dalam Logika Untung Rugi

Oleh: Mutmainah
(Sahabat Komunitas Muslimah Batam)

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bukan sekadar persoalan antrean panjang di SPBU atau sulitnya mendapatkan solar. Bagi nelayan, BBM adalah penentu apakah mereka bisa melaut, memperoleh penghasilan, dan menghidupi keluarga. Ketika BBM langka, aktivitas ekonomi nelayan pun terhenti. Lantas, bagaimana nasib masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut?

Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan di Anambas. Nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut, sebagaimana diberitakan Delta Kepri. Kondisi ini tentu bukan perkara sepele. Nelayan yang tidak bisa melaut kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Hasil tangkapan berkurang, pasokan ikan terganggu, dan pedagang ikan pun ikut merasakan dampaknya. Satu persoalan BBM dapat merembet menjadi persoalan ekonomi bagi banyak keluarga (Deltakepri.co.id, 3-11-2026)

Bagi masyarakat pesisir, BBM bukan barang mewah. Bahan bakar merupakan kebutuhan penting untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Nelayan membutuhkan solar atau bensin untuk mengoperasikan perahu, menjangkau wilayah tangkapan, dan membawa hasil laut ke daratan. Ketika pasokannya terhambat, bukan hanya nelayan yang terdampak, tetapi juga konsumen yang membutuhkan ikan sebagai sumber pangan. Artinya, kelangkaan BBM dapat mengganggu rantai ekonomi sekaligus ketahanan pangan masyarakat.

Persoalan ini perlu dilihat lebih dalam, bukan sekadar sebagai masalah teknis distribusi. Dalam sistem kapitalisme, sumber daya dan barang sering kali diperlakukan sebagai komoditas yang mengikuti mekanisme pasar dan pertimbangan keuntungan. Akibatnya, kebutuhan rakyat berpotensi tersisih ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis. BBM yang seharusnya menunjang kehidupan masyarakat justru dapat menjadi barang yang sulit dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya.

Inilah persoalan mendasar ketika pengelolaan kebutuhan publik lebih banyak bertumpu pada logika untung rugi. Rakyat diminta berjuang memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara persoalan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan belum terselesaikan secara tuntas. Nelayan kecil menjadi kelompok yang rentan karena penghasilannya bergantung pada hasil tangkapan harian. Jika hari ini tidak bisa melaut, belum tentu esok dapat mengganti penghasilan yang hilang. Sementara kebutuhan keluarga tetap berjalan.

Dalam pandangan Islam, penguasa bukan sekadar regulator yang mengawasi pasar, melainkan raa'in (pengurus) yang bertanggung jawab atas urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan semata urusan individu atau mekanisme pasar, melainkan juga tanggung jawab negara.

Islam memandang sumber daya alam yang menjadi milik umum harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi landasan penting dalam pembahasan kepemilikan umum. Dalam konteks energi, sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi harus dikelola demi kepentingan masyarakat.

Karena itu, negara dalam sistem Islam wajib menjamin ketersediaan BBM yang memadai, mudah diakses, dan terjangkau bagi rakyat. Pengelolaan sumber daya energi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk nelayan kecil yang menjadi penopang pangan. Negara tidak boleh membiarkan distribusi kebutuhan pokok terhambat hingga rakyat kehilangan mata pencaharian. Kebijakan energi harus berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata pada keuntungan.

Negara juga harus memastikan distribusi BBM menjangkau wilayah kepulauan dan pesisir, termasuk daerah yang sulit diakses. Ketersediaan stok, sarana distribusi, pengawasan penyaluran, serta infrastruktur pendukung harus direncanakan secara serius. Jika terjadi kelangkaan, negara wajib segera mencari akar masalah dan menyelesaikannya, bukan membiarkan rakyat terus menanggung dampak. Nelayan membutuhkan solusi nyata agar dapat kembali melaut dan menggerakkan ekonomi keluarga.

Inilah perbedaan mendasar antara sistem yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama dan sistem Islam yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengurusan kehidupan. Dalam Islam, negara bertanggung jawab memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, sumber daya alam dikelola sesuai ketentuan syariat, dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan Khilafah merupakan solusi ideologis yang diyakini mampu menghadirkan pengurusan rakyat berdasarkan hukum Allah, bukan kepentingan kapital.

Kelangkaan BBM di Anambas semestinya menjadi pengingat bahwa persoalan rakyat tidak cukup diselesaikan dengan imbauan untuk bersabar atau sekadar memperbaiki teknis distribusi. Dibutuhkan perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nelayan berhak mendapatkan akses BBM yang memadai agar dapat bekerja dan menghidupi keluarganya. Sebab, kesejahteraan rakyat bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan terwujudnya kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Sudah saatnya kita memahami bahwa solusi atas persoalan umat membutuhkan perubahan sistemik, dengan syariat Islam sebagai pedoman dan Khilafah sebagai institusi penerapannya.
Daftar Isi

0Komentar

Follow Pasang Iklan
Follow Pasang Iklan
D

disclaimer: Bumigurindambersyariah.com memberikan ruang bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan yang khas memenangkan opini Islam serta memihak kepada kaum Muslim.

Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain.

Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Bumigurindambersyariah.com. Silakan mengirimkan tulisan Anda melalui link ini kirim Tulisan

❤ KLIK

Support Dakwah Bumigurindambersyariah.com

Donasi akan mendanai biaya perpanjangan domain dan aktivitas dakwahnya.

Formulir
Tautan berhasil disalin