GUr8TUW5BUW5TUC0TSz5GUY6

Headline:

Bedah Drakor Doctor X: Mafia in White, Ketika Pelayanan Kesehatan Dikapitalisasi

Bedah Drakor Doctor X: Mafia in White, Ketika Pelayanan Kesehatan Dikapitalisasi

Pencinta drama Korea Selatan sedang dihebohkan oleh drama terbaru, yakni Doctor X: Mafia in White yang dibintangi oleh aktris cantik Kim Ji-won. Drama ini bukan sekadar menyuguhkan kisah dunia medis dan kepiawaian seorang dokter bedah dalam menangani pasien. Lebih dari itu, mereka mengangkat sisi gelap dunia rumah sakit seperti korupsi, perebutan kekuasaan, birokrasi, hingga kepentingan finansial yang berbenturan dengan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan tidak dilihat dari sisi kemanusiaan, tetapi sebuah komoditi untuk menambah pundi-pundi harta (Netflix.com). 

Jika ditelisik, persoalan serupa bukan hanya cerita fiksi. Indonesia pun memiliki sederet persoalan pelayanan kesehatan yang patut menjadi perhatian. Pada Juli 2026, publik dihebohkan oleh kisah Yurizal Tri Chaerawan, pasien BPJS yang mengeluhkan harus menunggu sekitar delapan jam untuk memperoleh ruang perawatan. Ia kemudian meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa pasien membutuhkan perawatan di High Care Unit (HCU) yang kapasitas tempat tidurnya terbatas. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang ketersediaan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan bagi masyarakat (CNNIndonesia, 8-8-2026).

Persoalan lain terjadi di RSU Latersia Binjai, Sumatra Utara. Seorang pasien masuk IGD pada 11 April 2026 dengan status BPJS yang masih dalam penangguhan. Pasien tetap mendapatkan pelayanan, tetapi setelah kondisinya memburuk dan meninggal dunia, pembiayaannya dialihkan menjadi pasien umum. Keluarga kemudian diminta membayar Rp10.782.000 sebelum jenazah dibawa pulang. Kasus ini memperlihatkan bagaimana persoalan administrasi dan pembiayaan dapat membebani keluarga pasien di tengah situasi duka (DinkesSumut, 27-4-2026).

Sebelumnya, Ombudsman RI pada November 2025 mencatat terdapat 303 laporan terkait pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan sepanjang tahun tersebut. Dalam reviu terhadap 89 rumah sakit pratama di 21 provinsi, ditemukan 43 persen belum terakreditasi dan 21 persen belum beroperasi. Masalah tata kelola, keterbatasan sarana, serta kekurangan tenaga kesehatan turut menjadi catatan. 

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia bukan sekadar ulah oknum. Ada persoalan sistemik yang perlu dibenahi. Bahkan, pada Juni 2025, Ombudsman telah menyoroti maraknya penolakan dan pemulangan paksa pasien BPJS serta penundaan pelayanan gawat darurat. Pasien yang membutuhkan pertolongan justru berisiko menjadi pihak yang dirugikan (Ombudsman.go.id, 19-11-2026)

Inilah salah satu wajah kapitalisasi pelayanan kesehatan. Dalam sistem kapitalisme, mekanisme pasar dan orientasi keuntungan memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan. Rumah sakit dikelola sebagai entitas bisnis yang harus menjaga pendapatan, menekan biaya, dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Akibatnya, yang menanggung semuanya lagi-lagi adalah pasien.

Pasien dipandang sebagai konsumen atau sumber pendapatan. Pelayanan kesehatan menjadi komoditas yang akses dan kualitasnya dapat dipengaruhi kemampuan membayar. Padahal, sakit bukanlah pilihan dan keselamatan nyawa. Sehingga tidak semestinya ditentukan oleh tebal tipisnya dompet seseorang.

Kapitalisasi juga dapat ditelusuri dari mahalnya pendidikan tenaga medis. Untuk mendaftar kuliah di Fakultas Kedokteran saja biaya yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan juta hingga satu miliyar rupiah lebih. Belum ditambah biaya-biaya lain jika akan mengambil profesi dokter atau spesialisasi. Maka dana yang dikeluarkan tidak lagi sedikit (Kompasiana, 23-10-2025).

Biaya pendidikan yang begitu besar tentu berpotensi menciptakan tekanan ekonomi bagi calon dokter. Setelah mengeluarkan investasi pendidikan yang mahal, muncul dorongan untuk memperoleh penghasilan yang sepadan dan mengembalikan modal. Sebaliknya setelah menjadi dokter, gaji yang didapat dari mengabdikan ilmunya sangat jauh berbeda. Banyak dokter yang masih menerima penghasilan yang jauh di bawah standar. Padahal dokter juga manusia yang butuh makan dan kebutuhan sehari-hari. Namun upah yang diterima seringkali tidak sepadan dengan pengabdian yang harus dilakukan (Kumparan.com, 28-7-2026).

Maka tak heran kemudian muncul oknum-oknum dokter yang berusaha untuk balik modal dengan berbagai cara, termasuk bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk mendapatkan cuan dengan menjualkan obat-obatan mereka dengan cara meresepkan kepada pasien sehingga mereka wajib membeli dan mengkonsumsi, padahal pasien tidak membutuhkannya. Inilah fakta buruknya sistem kapitalisme (Kpk.go.id, 13-6-2022).

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara bukan sekadar regulator yang mengawasi penyedia layanan, melainkan pihak yang bertanggung jawab memastikan rakyat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah, termasuk dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta pembiayaan yang memadai. Pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara melalui pengelolaan Baitul Mal sesuai ketentuan syariat. Pelayanan kesehatan tidak boleh bergantung pada kemampuan individu untuk membeli layanan. Negara juga harus menjamin pendidikan tenaga medis agar kebutuhan dokter dapat dipenuhi tanpa membebani calon tenaga kesehatan dengan biaya yang tidak terjangkau.

Dokter tetap berhak memperoleh upah yang layak atas keahlian dan pekerjaannya. Namun, orientasi pelayanan tidak boleh bergeser menjadi sekadar mengejar keuntungan. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus menjadi sarana pemenuhan kebutuhan rakyat, bukan ladang bisnis yang menjadikan pasien sebagai komoditas.

Pada akhirnya, Doctor X: Mafia in White mengingatkan bahwa persoalan dunia kesehatan tidak cukup diselesaikan dengan mengganti direktur rumah sakit atau menghukum oknum. Akar persoalannya juga perlu ditelusuri pada sistem yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebab, ketika kesehatan diperlakukan sebagai komoditas, keselamatan manusia berisiko tersisih oleh kepentingan ekonomi. Sudah saatnya kesehatan dikembalikan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara. []Hesti Nur Laili, S.Psi
Daftar Isi

0Komentar

Follow Pasang Iklan
Follow Pasang Iklan
D

disclaimer: Bumigurindambersyariah.com memberikan ruang bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan yang khas memenangkan opini Islam serta memihak kepada kaum Muslim.

Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain.

Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Bumigurindambersyariah.com. Silakan mengirimkan tulisan Anda melalui link ini kirim Tulisan

❤ KLIK

Support Dakwah Bumigurindambersyariah.com

Donasi akan mendanai biaya perpanjangan domain dan aktivitas dakwahnya.

Formulir
Tautan berhasil disalin