Perjuangan mencari nafkah terkadang menuntut pengorbanan yang tidak ringan. Ada yang harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan, ada yang berdiri seharian melayani pembeli, bahkan ada juga yang tetap bekerja meski kondisi tubuh tidak lagi prima. Semua dilakukan demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Namun, di tengah perjuangan rakyat kecil tersebut, muncul pertanyaan besar, yakni sejauh mana negara benar-benar hadir untuk menjamin kesejahteraan mereka?
Pada 6 November 2026, masyarakat Batam dikejutkan oleh kabar seorang perempuan berinisial DS (45) yang ditemukan meninggal dunia di dekat Gerbang Selatan Alun-alun Engku Putri, Batam Center. Berdasarkan pemberitaan media, korban diketahui bekerja di sebuah kedai kopi di kawasan Niaga Mas dan diduga sedang dalam perjalanan pulang kerja. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada pemeriksaan awal, sementara penyebab pasti kematiannya masih menunggu pemeriksaan medis (detiksumut, 6-11-2026).
Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada seorang pengemudi ojek online di Batam. Ahmad Sholihun (47) ditemukan meninggal dunia ketika beristirahat di sebuah warung makan kawasan Legenda Malaka, Batam Kota, pada 18 November 2025. Sebelum meninggal, ia sempat mengeluhkan tubuhnya panas dingin. Meski kondisi kesehatannya menurun, ia tetap menjalani pekerjaannya demi menghidupi keluarga. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih bersekolah di Cilacap (Batampos.co.id, 22-11-2025).
Ada pula Asep Kurniawan (48), pengemudi ojol yang ditemukan meninggal dalam posisi terduduk di atas sepeda motornya di kawasan Palm Springs, Batam Kota, pada 16 Februari 2026. BAZNAS Kota Batam menyebut almarhum meninggal ketika sedang beraktivitas mencari nafkah untuk keluarganya. (kotabatam.baznas.go.id, 20-2-2026)
Ketiga peristiwa tersebut memang memiliki kronologi dan kondisi berbeda. Namun, ada satu sisi kemanusiaan yang mempertemukannya, yakni mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan kehidupan dan memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga.
Rakyat bekerja, memperoleh penghasilan, lalu membelanjakannya untuk kebutuhan hidup, dan juga turut menanggung berbagai pungutan pajak, baik secara langsung maupun melalui konsumsi barang dan jasa. Siapapun dia. Selagi dia adalah rakyat biasa dan bagaimanapun ia berjuang mencari sesuap nasi, selama itu ia juga akan menanggung pajak.
Pajak sendiri menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat. Ironisnya, di tengah beban kehidupan yang tidak ringan, rakyat masih harus mempertanyakan ke mana alokasi uang yang dipungut negara. Karena faktanya, ketika rakyat berjuang, sebagian pejabat justru terjerat korupsi. Ketika rakyat tengah susah payah mencari sesuap nasi, sebagian pejabat justru menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
KPK mengungkap bahwa sepanjang 2025 hingga 18 Juli 2026, sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. KPK juga menyoroti tingginya biaya politik sebagai salah satu faktor risiko yang dapat mendorong penyimpangan setelah seseorang menduduki jabatan publik. (Antaranews, 18-7-2026).
Belum ditambah dengan banyaknya para pejabat yang menyalahgunakan fasilitas negara untuk hidup bermewah-mewahan. Flexing di media sosial dengan mobil mewah atau jalan-jalan ke luar negeri. Dan tak sedikit yang menggunakan kendaraan dinas untuk kesenangan pribadi (Liputan6.com, 21-3-2023).
Fakta-fakta tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perilaku buruk individu. Ada persoalan sistemik dalam tata kelola kekuasaan dan keuangan negara. Sehingga seolah muncul anggapan bahwa jabatan bisa menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan, sementara kepentingan masyarakat terpinggirkan, dan hanya didengar jelang pemilihan.
Inilah ironi dalam sistem sekuler-kapitalisme yang menjadikan pajak sebagai salah satu penopang utama pendapatan negara. Rakyat dituntut memenuhi kewajibannya, tetapi pengelolaan kekayaan negara belum bahkan tidak menghadirkan kesejahteraan secara merata. Negara membiarkan rakyat terus terhimpit kebutuhan hidup, bekerja tanpa perlindungan memadai, dan menghadapi risiko kehilangan penghasilan ketika kondisi kesehatan menurun. Sementara itu, pejabat publik yang mendapatkan gaji hasil dari pajak rakyat ironisnya lebih banyak tidak melakukan apapun untuk rakyat.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam konsep pemerintahan Islam, Baitul Mal berfungsi mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Sumber pendapatannya tidak bertumpu pada pajak rutin yang dibebankan kepada rakyat sebagai sumber utama. Ada zakat, kharaj, ushr, fai, serta pengelolaan harta kepemilikan umum dan negara. Karena itu, perlu dipahami bahwa Islam mengenal sejumlah bentuk pungutan dengan ketentuan syariat, tetapi bukan menjadikan pajak sebagai instrumen utama pembiayaan negara.
Salah satu prinsip pentingnya adalah pengelolaan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum.
Rasulullah saw. bersabda bahwa, "kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Ibnu Majah No. 2463).
Prinsip ini menjadi landasan pembahasan tentang sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak agar tidak dimonopoli segelintir individu seperti dalam sistem sekuler-kapitalisme.
Sehingga sumber daya alam seperti tambang dan energi akan dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata menjadi ladang keuntungan pihak tertentu. Adapun hasil pengelolaannya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan kesejahteraan masyarakat.
Negara dalam Islam juga memikul tanggung jawab sebagai pengurus rakyat (raa'in). Kekuasaan bukan fasilitas untuk menikmati kemewahan, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan mengelola kekayaan umat secara adil. Sehingga tidak akan ada rakyat yang harus bekerja mati-matian sampai di tahap takut sakit demi agar tidak kehilangan penghasilan.
Pada akhirnya, persoalan rakyat bukan hanya tentang seberapa besar pajak yang harus dibayar, melainkan bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya. Rakyat tidak seharusnya hanya diingat ketika negara membutuhkan pemasukan, tetapi dilupakan ketika mereka membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan. [] Hesti Nur Laili, S.Psi


0Komentar