GUr8TUW5BUW5TUC0TSz5GUY6

Headline:

Di Balik Ancaman Mikroplastik: Rakyat Diminta Mengurangi, Namun Industri Dibiarkan Terus Memproduksi

Di Balik Ancaman Mikroplastik: Rakyat Diminta Mengurangi, Namun Industri Dibiarkan Terus Memproduksi

Mikroplastik kini menjadi salah satu persoalan lingkungan yang mendapat perhatian dunia. Partikel plastik berukuran kurang dari 5 milimeter ini dapat mencemari air, tanah, udara, bahkan masuk ke dalam rantai makanan manusia. Keberadaannya yang sulit terlihat membuat ancaman ini kerap luput dari perhatian. Padahal manusia dapat terpapar melalui makanan, minuman, maupun udara yang dihirup.

Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), menyoroti mikroplastik sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Paparan mikroplastik dapat terjadi melalui tiga jalur, yakni konsumsi, pernapasan, dan kontak dengan kulit. Temuan mikroplastik dalam berbagai sampel biologis manusia juga menjadi perhatian penelitian kesehatan (Kemenkes.go.id, 2-12-2025)

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga telah mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Masyarakat dianjurkan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum pribadi, serta membatasi penggunaan plastik sekali pakai (Kemenkes.go.id, 16-1-2019).

Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menerbitkan kajian mengenai mikroplastik dalam air minum. Meski demikian, WHO juga menegaskan bahwa bukti mengenai dampak kesehatannya pada manusia masih belum memadai untuk ditarik kesimpulan pasti. Artinya, kewaspadaan dan upaya pencegahan tetap diperlukan (Who.int, 28-8-2019).

Namun, di balik berbagai imbauan tersebut, ada persoalan mendasar yang patut dipertanyakan: apakah masyarakat benar-benar memiliki pilihan untuk menghindari plastik?

Karena faktanya penggunaan plastik di Indonesia telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari kemasan makanan, minuman, minyak goreng, kebutuhan rumah tangga, hingga berbagai produk kebutuhan pokok lainnya menggunakan plastik.

Data OECD dalam Regional Plastics Outlook for Southeast and East Asia menunjukkan bahwa konsumsi plastik Indonesia pada 2022 mencapai rata-rata 29 kilogram per kapita. Sementara itu, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dilaporkan pada 2024 menunjukkan bahwa sampah plastik menyumbang sekitar 19,74 persen dari komposisi sampah nasional yang tercatat (oecd.org, 30-7-2025).

Angka tersebut memperlihatkan besarnya persoalan plastik di Indonesia. Namun, tingginya penggunaan plastik tidak bisa semata-mata dipandang sebagai akibat buruknya kesadaran masyarakat.

Karena faktanya di kehidupan sehari-hari, membeli makanan, minuman, hingga kebutuhan dapur hampir selalu berhadapan dengan kemasan plastik. Produk dalam kemasan kecil atau sachet bahkan menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang harus menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonomi.

Kemasan alternatif yang lebih ramah lingkungan belum tentu tersedia, mudah ditemukan, atau terjangkau. Akibatnya, masyarakat seolah dihadapkan pada pilihan yang terbatas: menggunakan plastik atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, industri plastik tetap menjadi bagian dari kegiatan ekonomi nasional. Peraturan pemerintah melalui klasifikasi KBLI 22220 secara jelas mengakui kegiatan industri barang dari plastik untuk pengemasan, termasuk pembuatan kantong, botol, wadah, serta kemasan makanan dan minuman (Peraturan.bpk.go.id). 

Bukan berarti seluruh produk plastik otomatis berbahaya atau industri tersebut tidak memiliki regulasi. Namun, fakta ini menunjukkan bahwa produksi plastik tetap menjadi kegiatan industri yang diperbolehkan, sementara masyarakat terus didorong mengurangi konsumsinya.

Bahkan, persoalan keamanan kemasan juga tidak bisa diabaikan. BPOM melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2026 mengatur persyaratan keamanan kemasan pangan, termasuk batas migrasi zat dari kemasan ke makanan. Sebab, kemasan yang tidak memenuhi persyaratan dapat melepaskan zat tertentu ke dalam pangan dan berpotensi membahayakan konsumen. (Pom.go.id, 24-8-2026).

Lantas, mengapa beban perubahan seolah lebih banyak diletakkan pada masyarakat sebagai konsumen, seolah-olah kesehatan rakyat adalah tanggungjawab pribadi?

Persoalan ini memperlihatkan bagaimana sistem kapitalisme menempatkan aktivitas ekonomi dan keuntungan industri sebagai bagian penting dari penyelenggaraan kehidupan. Dalam sistem ini, negara menjalankan fungsi regulator yang mengatur aktivitas ekonomi, tetapi mekanisme pasar dan kepentingan pelaku usaha tetap memiliki ruang besar dalam menentukan produksi serta distribusi barang.

Akibatnya, penyelesaian masalah baik soal kesehatan akibat adanya mikroplastik maupun kerusakan lingkungan akibat sampah plastik alih-alih menjadi fokus pemerintah dalam memperbaikinya, justru rakyat yang kerap dituntut untuk mengurangi, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Sementara itu, pengendalian dari sisi produksi, pembatasan produk bermasalah, serta penyediaan alternatif tidak menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Maka tidak heran hari ini menumpuknya sampah hingga menjadi gunung, tanpa adanya solusi bagaimana mendaur ulang atau semacamnya dalam menangani masalah sampah seolah-olah hanya rakyat yang salah dan wajib berbenah. Apalagi dampak buruk dari mikroplastik yang digaungkan oleh para ahli maupun publik figur. Seolah hanya rakyat yang wajib membentengi diri dan menjaga kesehatannya. Masalah kesehatan seolah menjadi urusan pribadi, sedangkan pemerintah bebas melakukan apa saja termasuk memberikan izin beredarnya plastik atau bahan berbahaya lain di tengah masyarakat.

Edukasi masyarakat memang penting. Namun, bagaimana mungkin masyarakat dituntut menghindari plastik jika hampir seluruh kebutuhan hidupnya masih bergantung pada produk berbahan plastik?

Negara semestinya tidak berhenti pada imbauan. Perlindungan masyarakat harus diwujudkan melalui pengawasan industri, pengendalian bahan berbahaya, pembatasan produk yang terbukti membahayakan, serta penyediaan alternatif yang aman dan terjangkau. Namun sayangnya, hal ini tidak akan terjadi jika pemerintah menganut sistem ekonomi dan menjalankan pemerintahan dengan sistem kapitalisme.

Berbeda dengan sistem Islam. Di dalam sistem Islam kepemimpinan bukan sekadar kewenangan mengatur masyarakat, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi mereka.

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 893).

Hadis ini menegaskan bahwa seorang imam atau khalifah merupakan pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas mereka.

Dalam perspektif pemerintahan Islam, negara tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan masyarakat. Segala sesuatu yang terbukti membahayakan rakyat harus ditangani melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan aturan. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan tidak boleh dibiarkan beredar begitu saja.

Sehingga, pengendalian plastik tidak cukup hanya membebankan perubahan perilaku kepada konsumen. Negara memiliki bertanggung jawab mengendalikan sumber pencemaran, mengawasi produsen, memastikan keamanan produk, dan menyediakan pilihan yang tidak membahayakan masyarakat, serta mengedukasi dan mengatur limbah plastik.

Pada akhirnya, persoalan mikroplastik bukan semata-mata tentang kebiasaan seseorang menggunakan kantong plastik atau botol sekali pakai. Ini juga tentang bagaimana negara mengatur produksi, distribusi, dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Rakyat tidak seharusnya terus-menerus diminta menghindari bahaya, sementara mereka tetap hidup dalam sistem yang menghadirkan bahaya tersebut dalam berbagai kebutuhan sehari-hari. Sebab, tugas negara bukan sekadar mengimbau rakyat agar pandai menjaga dirinya sendiri, melainkan memastikan rakyat terlindungi. [] Hesti Nur Laili, S.Psi
Daftar Isi

0Komentar

Follow Pasang Iklan
Follow Pasang Iklan
D

disclaimer: Bumigurindambersyariah.com memberikan ruang bagi para penulis untuk berbagi karya tulisan yang khas memenangkan opini Islam serta memihak kepada kaum Muslim.

Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain.

Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Bumigurindambersyariah.com. Silakan mengirimkan tulisan Anda melalui link ini kirim Tulisan

❤ KLIK

Support Dakwah Bumigurindambersyariah.com

Donasi akan mendanai biaya perpanjangan domain dan aktivitas dakwahnya.

Formulir
Tautan berhasil disalin